Julian Aldrin Pasha: Satgas Belum Memberikan Laporan Tertulis Ke Presiden­

RMOL.Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) belum memberikan laporan ke Presiden terkait kasus Gayus Tambunan.

“Sampai saat ini (kemarin sore) Satgas belum memberikan laporan tertulis ke Presiden,’’ ujar Juru Bicara Presiden bidang Da­lam Negeri, Julian Aldrin Pasha, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Presiden SBY memerintahkan Satgas PMH untuk menyampaikan laporan tertulis terkait dengan pernyataan Gayus tentang keterlibatan anggota Satgas dalam kasus Gayus.

Julian Aldrin Pasha, selanjut­nya mengatakan, Satgas sudah me­nyampaikan bantahan ke publik terkait pernyataan Gayus, tapi itu harus dibuktikan. Maka­nya Pre­siden meminta Satgas membuat laporan tertulis.

“Saya tidak tahu kenapa belum diserahkan laporan tertulis itu, tapi saya dengar bahwa Satgas telah merampungkan laporan tertulisnya dan segera dilaporkan ke Presiden,’’ ucapnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa Presiden meminta la­poran tertulis?

Ini untuk mengetahui kebena­ran­nya. Makanya, perintah Presi­den kemarin (Rabu,19/1) me­minta Satgas PMH mengklari­fikasi dan menjelaskan ke publik apa yang sebenarnya terjadi dan dilaporkan secara tertulis kepada Bapak Presiden.

Kita tahu bahwa  kemarin sore (Rabu, 19/1) Satgas telah mem­berikan keterangan persnya, sebagaimana perintah Presiden. Namun sampai hari ini, saya atau Presiden belum menerima lapo­ran tertulis dari Satgas sebagai­mana yang memang diperintah­kan Presiden.

Apakah Presiden menonton sia­ran langsung vonis Gayus?

Waktu vonis putusan Gayus se­cara live disiarkan,  Bapak Presi­den dan Pak Jusuf Kalla ber­temu di Ista­na. Jadi, ti­dak meng­kuti secara langsung siaran televisi ter­­kait dengan pernyataan Gayus.

Tapi setelah selesai pertemuan, saya menyampaikan ke Presiden apa yang saya lihat, dan saya dengar dari tayangan televisi ter­kait pengakuan Gayus, Pak Pre­siden sangat terkejut men­de­ngar kon­­disi itu.

Kemudian segera me­merintah­kan apa yang saya sebut tadi. Be­liau be­tul-betul tidak menyangka karena ini ada­lah suatu yang tidak terbayang sebelumnya. Karena Bapak Presiden sama sekali tidak tahu dan tidak pernah menda­patkan laporan terkait masalah-masalah yang disebutkan Gayus.

Lalu Presiden bilang apa?

Meminta laporan tertulis yang masih belum diterima Presiden. Jadi, saya belum bisa memberi­kan tanggapan lain.

Mungkinkah Denny akan dipecat?

Wah, saya tidak bisa beropini ya. Kalau Presiden tidak me­nyam­paikan sesuatu maka saya tidak mungkin menyampaikan. Sampai saat ini belum ada infor­masi soal itu.

Apakah Satgas dipercepat pem­bubarannya?  

Meskipun Gayus memberikan testimoni mengenai keterlibatan dari Satgas PMH. Namun, kita tahu ada bantahan dari Satgas maka tentu harus dibuktikan.

Apa sih pesan Presiden sete­lah ada bantahan dari  Satgas PMH?

Kebenaran yang sebenar-be­narnya dan fakta. Yang benar-benar terjadi harus diungkapkan dan dibuktikan. Kebenaran di atas segalanya. Hukum tidak pan­dang bulu dan tidak boleh ada pe­rubahan dalam kategori apapun.

Banyak kalangan menilai Sat­gas lebih memprioritaskan agen­da politiknya ketimbang mem­berantas mafia hukum, menu­rut Anda bagaimana?

Satgas dibentuk pada 30 De­sem­ber 2009 berdasar Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2009. Kita tahu bahwa tujuan pemben­tukan Satgas ini adalah mem­bantu mempercepat pemberanta­san hukum, penanganan koordi­nasi bekerja sama melakukan eva­luasi dan penanganannya se­cara bersama-sama dengan lem­baga penegak hukum lainnya. Seperti, KPK, BPK, BPKP, Ke­polisian, Kejaksaan, PPATK, dan tentunya lembaga terkait lainnya.

Untuk itu, pembentukan Satgas ini jelas untuk menindaklanjuti apa yang telah dicanangkan da­lam Inpres. Inpres Nomor 5 Ta­hun 2004 dikeluarkan untuk per­cepatan pemberantasan ko­rupsi. Jadi, kalau dilihat kebera­daannya tentu kita tahu bahwa se­mangat­nya adalah perang terha­dap ko­rupsi. [RM]