Berita

SBY/ist

RESHUFFLE KIB II

Terkatung-katung Karena SBY Ragu-ragu

SENIN, 03 JANUARI 2011 | 17:37 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Rencana Presiden Susilo Bambang untuk mengevaluasi Kabinet Indonesia Bersatu II awal Januari ini hendaknya diikuti dengan kocok ulang beberapa pos kementerian yang kinerjanya tidak memuaskan publik.

Demikian dikemukakan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan di Jakarta (Senin, 3/1), menanggapi keinginan Presiden SBY untuk mengadakan evaluasi menyeluruh anggota kabinetnya, sebagaimana telah dinyatakan berkali-kali.

"Sebetulnya, momentum pergantian Kabinet KIB II sudah terlambat. Seharusnya Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet sejak Oktober lalu, saat pemerintah SBY-Boediono memasuki usia satu tahun," kata mantan aktivitas Institut Teknologi Bandung era 80-an itu.

Namun demikian, lanjut Syahganda, kelambanan SBY dalam menyikapi keharusan reshuffle itu, justru bukan karena adanya indikasi penyanderaan politik, khususnya dari partai pendukung koalisi SBY-Boediono yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).

"Saya menilainya karena Presiden SBY yang cenderung ragu-ragu," tandasnya.

Katanya lagi, Presiden SBY perlu mempercepat agenda reshuffle kabinet, demi menjamin harapan masyarakat luas, yang menilai sejumlah menteri dalam pemerintahan SBY-Boediono tidak lagi mampu menorehkan prestasi, baik terhadap kepentingan SBY sendiri, maupun untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

"Di samping itu, pelaksanaan reshuffle sebenarnya untuk menjamin, agar partai-partai koalisi dapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat, jika semuanya merasa sebagai kebutuhan mendesak," ujarnya. [guh]


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya