Berita

SBY/ist

RESHUFFLE KIB II

Terkatung-katung Karena SBY Ragu-ragu

SENIN, 03 JANUARI 2011 | 17:37 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Rencana Presiden Susilo Bambang untuk mengevaluasi Kabinet Indonesia Bersatu II awal Januari ini hendaknya diikuti dengan kocok ulang beberapa pos kementerian yang kinerjanya tidak memuaskan publik.

Demikian dikemukakan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan di Jakarta (Senin, 3/1), menanggapi keinginan Presiden SBY untuk mengadakan evaluasi menyeluruh anggota kabinetnya, sebagaimana telah dinyatakan berkali-kali.

"Sebetulnya, momentum pergantian Kabinet KIB II sudah terlambat. Seharusnya Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet sejak Oktober lalu, saat pemerintah SBY-Boediono memasuki usia satu tahun," kata mantan aktivitas Institut Teknologi Bandung era 80-an itu.

Namun demikian, lanjut Syahganda, kelambanan SBY dalam menyikapi keharusan reshuffle itu, justru bukan karena adanya indikasi penyanderaan politik, khususnya dari partai pendukung koalisi SBY-Boediono yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).

"Saya menilainya karena Presiden SBY yang cenderung ragu-ragu," tandasnya.

Katanya lagi, Presiden SBY perlu mempercepat agenda reshuffle kabinet, demi menjamin harapan masyarakat luas, yang menilai sejumlah menteri dalam pemerintahan SBY-Boediono tidak lagi mampu menorehkan prestasi, baik terhadap kepentingan SBY sendiri, maupun untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

"Di samping itu, pelaksanaan reshuffle sebenarnya untuk menjamin, agar partai-partai koalisi dapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat, jika semuanya merasa sebagai kebutuhan mendesak," ujarnya. [guh]


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya