Syahganda: SBY Gagal Tampilkan Komunikasi Politik yang Baik

RMOL. Perlawanan rakyat Yogyakarta terhadap gagasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai posisi Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta menunjukkan kegagalan SBY membangun pola komunikasi yang baik dengan rakyat.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Kamis (16/12).

"SBY harus melakukan introspeksi atas kegagalan mengkomunikasikan gagasan maupun sikap politiknya, karena yang muncul bukan pemahaman atas ide pemilihan langsung Gubernur DIY, tapi justru sikap reaktif masyarakat yang tegas-tegas menolak pendekatan SBY itu," katanya.

Syahganda bisa memahami kesulitan SBY untuk menerapkan prinsip demokrasi dalam pengisian jabatan Gubernur dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta, karena sesuai UUD 1945 jabatan tersebut harus dipilih langsung oleh rakyat, sementara di sisi lain Undang-Undang tersebut juga mengakomodir prinsip-prinsip keistimewaan suatu daerah.

SBY, jelas mantan aktivis ITB itu, dalam posisi dilematis untuk bisa mengakomodir kedua kepentingan itu. Namun disesalkannya, SBY terlampau terburu-buru melibatkan publik dalam mengkaji masalah itu dengan melontarkan istilah tidak boleh ada sistem monarkhi dalam negara demokrasi di tanah air.

"Ini statement yang kurang bijaksana, tidak peka dengan konteks politik dan budaya Yogya, sehingga yang didapat SBY adalah reaksi negatif publik secara langsung dan meluas," ujarnya.

Dia menilai, akan lebih arif jika sebelum melontarkan masalah dilematis yang dihadapinya saat mempersiapkan RUU Keistimewaan Yogyakarta, SBY bicara terlebih dahulu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menjadi panutan warga Yogya.

"De facto Sri Sultan itu tokoh tertinggi di DI Yogya, de jure Sri Sultan juga Gubernur Kepala DI Yogyakarta. Apa salahnya SBY mengajak bicara dulu Sri Sultan," tandasnya. [guh]