Eks Jubir Presiden: Selesaikan Polemik Jogjakarta Lewat Referendum

RMOL. Keinginan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melikuidasi keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta lewat RUU Keistimewaan Jogjakarta yang diajukan ke DPR, sesungguhnya bukan persoalan sederhana.

Karena gagasan itu bukan hanya meresahkan masyarakat Kota Gudeg belaka, melainkan juga mencemaskan seluruh rakyat Indonesia. Mundurnya GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat milik Presiden Yudhoyono yang diumumkan tadi malam (8/12) akan meningkatkan suhu politik, khususnya di kawasan Jogja.

Demikian disampaikan Adhie M Massardi kepada Rakyat Merdeka Online siang ini (9/12) di Jakarta.

Oleh sebab itu, menurut eks juru bicara Presiden RI ke-4 ini, agar polemik tentang keistimewaan Jogjakarta tidak berkembang menjadi kontra-produktif bagi bangsa yang sedang dilanda berbagai krisis ini, juga untuk mencegah timbulnya gagasan aneh lain dari Yudhoyono-misalnya mengembalikan nama Papua menjadi Irian Jaya-menggelar referendum menjadi keniscayaan.

“Referendum ini bisa dilakukan untuk seluruh rakyat Indonesia, bisa juga hanya untuk masyarakat DI Jogjakarta. Kalau pelaksanaannya rumit, referendum bisa dilakukan oleh teman-teman dari UGM (Universitas Gajah Mada) dengan metode survei,” tutur Adhie.

Pertanyaan untuk referendum yang dimaksud eks jubir (alm) Presiden Gus Dur ini adalah: Apakah rakyat setuju dengan (a) Gagasan pemerintah Yudhoyono melikuidasi keistimewaan Jogjakarta, atau (b) Tetap menghormati keputusan para founding father.

“Referendum ini menjadi penting karena hasilnya bisa dipakai sebagai referensi anggota DPR yang akan membahas RUUK Jogjakarta yang diajukan pemerintah Yudhoyono,” ujar Adhie.

Dengan demikian, bisa dihindari kemungkinan terjadinya pemindahan konflik dari “masyarakat Jogja vs pemerintah Yudhoyono” menjadi “masyarakat Jogja vs DPR” apabila ternyata legislatif kemudian mengamini keinginan pemerintah, tambah Adhie. [guh]