Berita

adhie m massardi/ist

RUU JOGJAKARTA

Eks Jubir Presiden: Selesaikan Polemik Jogjakarta Lewat Referendum

KAMIS, 09 DESEMBER 2010 | 11:49 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Keinginan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melikuidasi keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta lewat RUU Keistimewaan Jogjakarta yang diajukan ke DPR, sesungguhnya bukan persoalan sederhana.

Karena gagasan itu bukan hanya meresahkan masyarakat Kota Gudeg belaka, melainkan juga mencemaskan seluruh rakyat Indonesia. Mundurnya GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat milik Presiden Yudhoyono yang diumumkan tadi malam (8/12) akan meningkatkan suhu politik, khususnya di kawasan Jogja.

Demikian disampaikan Adhie M Massardi kepada Rakyat Merdeka Online siang ini (9/12) di Jakarta.


Oleh sebab itu, menurut eks juru bicara Presiden RI ke-4 ini, agar polemik tentang keistimewaan Jogjakarta tidak berkembang menjadi kontra-produktif bagi bangsa yang sedang dilanda berbagai krisis ini, juga untuk mencegah timbulnya gagasan aneh lain dari Yudhoyono-misalnya mengembalikan nama Papua menjadi Irian Jaya-menggelar referendum menjadi keniscayaan.

“Referendum ini bisa dilakukan untuk seluruh rakyat Indonesia, bisa juga hanya untuk masyarakat DI Jogjakarta. Kalau pelaksanaannya rumit, referendum bisa dilakukan oleh teman-teman dari UGM (Universitas Gajah Mada) dengan metode survei,” tutur Adhie.

Pertanyaan untuk referendum yang dimaksud eks jubir (alm) Presiden Gus Dur ini adalah: Apakah rakyat setuju dengan (a) Gagasan pemerintah Yudhoyono melikuidasi keistimewaan Jogjakarta, atau (b) Tetap menghormati keputusan para founding father.

“Referendum ini menjadi penting karena hasilnya bisa dipakai sebagai referensi anggota DPR yang akan membahas RUUK Jogjakarta yang diajukan pemerintah Yudhoyono,” ujar Adhie.

Dengan demikian, bisa dihindari kemungkinan terjadinya pemindahan konflik dari “masyarakat Jogja vs pemerintah Yudhoyono” menjadi “masyarakat Jogja vs DPR” apabila ternyata legislatif kemudian mengamini keinginan pemerintah, tambah Adhie. [guh]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya