Berita

pertamina/ist

Punya Utang ke Pertamina, DPR Akan Panggil TPPI

KAMIS, 02 DESEMBER 2010 | 14:01 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Komisi VII DPR RI berencana akan memanggil PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) awal pekan depan. Pemanggilan itu terkait utang mereka sebesar 600 juta USD kepada Pertamina.

“Kemarin kami sudah dengar versi Pertamina dan nanti akan dengarkan versi TPPI. Kami akan mendengarkan dua belah pihak,” ujar anggota Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (2/12).

Menurut Sutan, skema pembayaran utangnya harus diperjelas. Katanya, ada versi yang mengatakan TPPI membayar dengan cara mencicil dalam tempo 30 hari tapi ada juga versi lain, yaitu 70 hari. Besar cicilannya fluktuatif sesuai dengan biaya yang diperoleh anak perusahaan PT Tuban Petrochemical Industries itu.


“Tapi yang terpenting harus ada pernyataan dari TPPI untuk membayar utangnya,” ucapnya.

Sutan menjelaskan bahwa pemerintah tidak memberikan dana talangan kepada TPPI sebagai cara untuk menyelesaikan kekisruhan utangnya. Sebab hal tersebut dilakukan, bukan tidak mungkin negara akan kembali merugi seperti yang terjadi dalam kasus BLBI.

“Jangan diambil alih, karena utangnya belum selesai. Jika diambil alih dan nanti setelah sehat pasti kembali dibeli oleh orang-orang yang sama juga. Lebih baik utangnya direstrukturisasi saja,” Sutan beralasan.[yan]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya