Berita

sri sultan HBX/ist

Inkonsistensi Sri Sultan HBX Dibongkar!

SENIN, 29 NOVEMBER 2010 | 22:42 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Sikap Sri Sultan Hamengkubuwono X mengenai posisi dirinya sebagai Gubernur DI Yogyakarta dinilai tidak konsisten.

Tiga tahun lalu, ketika menyampaikan orasi budaya di hari ulang tahunnya, 7 April 2007, Sri Sultan HBX mengatakan bahwa ia tidak mau lagi menjabat sebagai Gubernur DI Yogyakarta setelah masa jabatannya selesai tahun 2008.

“Pernyataan Sultan HB X itu mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Sofian Effendi, rektor UGM pada saat itu, menyampaikan bahwa keraton memang tidak perlu ikut kegiatan dalam pemerintahan sehari-hari. Sultan atau Keraton harus harus di atas itu. Tetapi keuangan keraton harus dijamin anggaran daerah. Sedangkan keistimewaan DIY, menurutnya, dapat meniru kesultanan di Malaysia atau sistem monarki parlementer Inggris,” jelas asisten Staf Khusus Presiden, Akuat Supriyanto, Senin malam (29/11).

Selain Sofian Effendi, Akuat mengingatkan, pakar otonomi daerah dari UGM, Purwo Santoso, juga menilai bahwa ucapan Sri Sultan HBX ketika itu merupakan langkah positif bagi perkembangan demokrasi dan tidak menyalahi keistimewaan.

Bahkan Roy Suryo, pakar telematika yang juga kerabat Paku Alaman, menganggap pernyataan Sri Sultan HB X sebagai “sabdo pandhito ratu” dan karenanya bukan main-main alias bisa ditarik seenaknya sendiri.

“Tapi ternyata, Sultan tidak konsisten dengan pernyataan itu. Sekarang ia meminta penetapan langsung seumur hidup atas posisi Gubernur DIY. Dan keistimewaan itu hendak ditafsirkan sempit sebagai melekatnya jabatan Sultan sebagai Gubernur seumur hidup. Bahkan konsep Pararadya yang diajukan UGM, sesuatu yg sangat ideal bagi kondisi sekarang, ditolaknya mentah-mentah,” demikian Akuat. [guh]


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Wabah DBD Bangladesh Makin Parah, 42.590 Dirawat dan 117 Lainnya Meninggal Dunia

Senin, 07 September 2026 | 12:27

Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun di 2027

Senin, 07 September 2026 | 12:14

Public Expose Live 2026, 45 Emiten Siap Buka Kinerja dan Prospek Usaha

Senin, 07 September 2026 | 12:04

Kini Giliran Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Dipanggil KPK

Senin, 07 September 2026 | 11:53

Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:41

Wamenhaj Tekankan Revitalisasi KBIHU dan Pelindungan Jemaah dari Travel Bermasalah

Senin, 07 September 2026 | 11:33

Harga Minyak Naik Lagi Sentuh Level 96 Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:25

Ombudsman Soroti Peredaran Narkoba dan Pungli di Lapas

Senin, 07 September 2026 | 11:21

Cadangan Devisa RI Agustus 2026 Capai Rp2.582 Triliun, Naik 1,2 Miliar Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:19

Belanja Mitigasi Jadi Investasi Hadapi Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:12

Selengkapnya