Berita

sri sultan HBX/ist

Inkonsistensi Sri Sultan HBX Dibongkar!

SENIN, 29 NOVEMBER 2010 | 22:42 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Sikap Sri Sultan Hamengkubuwono X mengenai posisi dirinya sebagai Gubernur DI Yogyakarta dinilai tidak konsisten.

Tiga tahun lalu, ketika menyampaikan orasi budaya di hari ulang tahunnya, 7 April 2007, Sri Sultan HBX mengatakan bahwa ia tidak mau lagi menjabat sebagai Gubernur DI Yogyakarta setelah masa jabatannya selesai tahun 2008.

“Pernyataan Sultan HB X itu mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Sofian Effendi, rektor UGM pada saat itu, menyampaikan bahwa keraton memang tidak perlu ikut kegiatan dalam pemerintahan sehari-hari. Sultan atau Keraton harus harus di atas itu. Tetapi keuangan keraton harus dijamin anggaran daerah. Sedangkan keistimewaan DIY, menurutnya, dapat meniru kesultanan di Malaysia atau sistem monarki parlementer Inggris,” jelas asisten Staf Khusus Presiden, Akuat Supriyanto, Senin malam (29/11).

Selain Sofian Effendi, Akuat mengingatkan, pakar otonomi daerah dari UGM, Purwo Santoso, juga menilai bahwa ucapan Sri Sultan HBX ketika itu merupakan langkah positif bagi perkembangan demokrasi dan tidak menyalahi keistimewaan.

Bahkan Roy Suryo, pakar telematika yang juga kerabat Paku Alaman, menganggap pernyataan Sri Sultan HB X sebagai “sabdo pandhito ratu” dan karenanya bukan main-main alias bisa ditarik seenaknya sendiri.

“Tapi ternyata, Sultan tidak konsisten dengan pernyataan itu. Sekarang ia meminta penetapan langsung seumur hidup atas posisi Gubernur DIY. Dan keistimewaan itu hendak ditafsirkan sempit sebagai melekatnya jabatan Sultan sebagai Gubernur seumur hidup. Bahkan konsep Pararadya yang diajukan UGM, sesuatu yg sangat ideal bagi kondisi sekarang, ditolaknya mentah-mentah,” demikian Akuat. [guh]


Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya