Berita

boediono/ist

Ada Boediono di Balik Krakatau Steel

SELASA, 09 NOVEMBER 2010 | 08:59 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Wakil Presiden Boediono patut diduga merupakan otak di balik rencana pendirian perusahaan joint venture antara perusahaan baja pelat merah Krakatau Steel dan perusahaan baja terbesar ketiga di dunia, Posco, milik Korea Selatan.

Untuk memuluskan rencana ini pemerintah akan melego 20 persen saham Krakatau Steel di lantai bursa per tanggal 10 November. Dari lego saham itu diharapkan pemerintah mendapatkan dana segar yang selanjutnya akan disetor sebagai saham dalam perusahaan patungan dengan Posco.

Rencana pembangunan perusahaan patungan tersebut sudah dibicarakan sejak akhir tahun lalu, dan resmi diumumkan awal Agustus 2010. Indonesia akan mengantongi 30 persen saham, dan Korea Selatan mengantongi saham mayoritas sisanya. Pabrik baja akan dibangun di Cilegon, Banten. Proyek pembangunan telah dimulai dua pekan lalu. Adalah Ketua DPR Marzuki Alie dari Partai Demokrat yang meletakkan batu pertama pembangunan pabrik Krakatau Posco.

Baik pendirian perusahaan patungan Krakatau Posco dan penjualan 20 persen saham Krakatau Steel di lantai bursa dianggap sama-sama bermasalah.

Korea Selatan melalui Krakatau Posco dikhawatirkan, lambat laun atau dengan kecepatan penuh, akan mengambil alih industri baja di dalam negeri dan kawasan Asia Tenggara. Beberapa tahun terakhir, Korea Selatan memang terlihat begitu bersemangat memperkuat industri baja mereka hingga ke negeri-negeri lain. Selain Asia Tenggara, negeri ginseng ini tengah mengincar pasar baja Australia dan Amerika Latin.

Tidak ada jaminan besar saham Indonesia di Krakatau Posco bisa didongkrak setelah tahap pertama produksi Krakatau Posco selesai di tahun 2013. Berkaca pada proses privatisasi berbagai BUMN selama ini, mungkin sekali yang kn terjadi adalah: jumlah saham Indonesia di Krakatau Posco berkurang signifikan hingga mendekati zero.

Modus privatisasi ini memang sedikit berbeda dibandingkan dengan privatisasi perusahaan-perusahaan pelat merah sebelumnya, seperti Indosat dan Blok Cepu. Dalam privatisasi sebelum ini pihak asing menguasai saham lewat direct buying. Sementara untuk kasus Krakatau Steel, pihak asing mengambil “jalan memutar” dengan dalih alih teknologi dan asistensi ekspansi.

Harga jual saham Krakatau Steel di pasar modal pun terlalu rendah, hanya Rp 850 per lembar saham. Mestinya, bila mengikuti harga pasar, saham Krakatau Steel layak dijual di kisaran Rp 1.500 per lembar saham. Belum lagi, bila pemerintah lebih dahulu merevaluasi Krakatau Steel, maka nilai saham perusahaan baja yang didirikan di era Presiden Sukarno itu bisa dijual di atas Rp 1.700 per lembar saham.

Lantas di mana peran Boediono?

Boediono adalah tokoh yang paling berkepentingan dengan privatisasi perusahaan nasional. Sejak masa kampanye Pilpres 2009 lalu dia telah menggembar-gemborkan gagasan pentingnya melajutkan program privatisasi, termasuk privatisasi Krakatau Steel, yang telah dimulai sejak dirinya duduk di berbagai lembaga pemerintahan pasca Orde Baru.

Untuk penjualan Krakatau Steel dia dilibatkan, setidaknya, sejak pertengahan 2008, setelah Presiden SBY (ketika itu masih berduet dengan JK) menerima kunjungan perusahaan baja terbesar di dunia, Arcelor Mittal dari Luksemburg. Dalam pertemuan tersebut, Mittal mengajukan proposal senilai 3 miliar dolar AS dalam bentuk kerjasama dengan PT Aneka Tambang Tbk dan PT Krakatau Steel.

Menurut Menteri Perindustrian, kala itu, Fahmi Idris, Mittal menawarkan tiga hal. Pertama, mengembangkan pertambangan yang terkait dengan baja. Kedua, menjadi strategic partner Krakatau Steel. Dan ketiga, membuat perusahaan patungan bersama Krakatau Steel.

SBY menyetujui proposal Mittal dan memerintahkan Menteri Koordinator Perekonomian, kala itu, Boediono merumuskan secara detil rencana kerjasama tersebut. Bagi Boediono, gagasan menjual Krakatau Steel ini sejalan dengan gagasan yang dimilikinya. Maka, dalam kampanye Pilpres 2009 yang lalu Boediono dengan percaya diri mengatakan akan melanjutkan penjualan perusahaan-perusahaan pelat merah, termasuk Krakatau Steel, bila SBY dan dirinya memenangkan pemilihan.

Kini kita semua sama-sama menyaksikan betapa Boediono telah membuktikan janji itu. [guh]


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya