Kewenangan Mbah Rono Dipangkas?

Surono “hanya” seorang Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral. Walau hanya menempati jabatan Eselon II, namun peranan Surono yang kini mulai dikenal dengan nama Mbah Rono sangat signifikan dalam menghadapi bencana letusan Gunung Merapi.

Mata Surono seakan tak pernah terpejam menyaksikan perkembangan demi perkembangan aktivitas sang gunung yang diperlihatkan torehan pena seismograf. Assessment Mbah Rono terbilang moncer. Sejauh ini, prediksinya mengenai aktivitas Gunung Merapi, terbilang relatif tepat. Maklumlah, ia memang secara khusus menstudi Gunung Merapi, mulai dari pendidikan sarjana strata-1, master hingga doktoral di Universitas Sorbonne, Prancis.

Mbah Rono juga yang kerap dipercaya memberikan keterangan kepada pejabat tinggi negara, termasuk Presiden SBY, mengenai perkembangan terakhir Gunung Merapi. Dia pun tidak mau terlalu kaku dalam menyebarkan informasi mengenai aktivitas Gunung Merapi. Informasi yang diberikan kepada pihak Istana, misalnya, diakui selalu mutakhir.

Tetapi belakangan tampaknya ada pihak yang tidak senang dan merasa terganggu oleh “ketenaran” Mbah Rono. Informasi yang diperoleh Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 7/11) dari Jogjakarta menyebutkan, bahwa peranan Mbah Rono akan dipangkas.

“Eksistensi Mbah Rono mencuat, dan ada pejabat Eselon-1 yang merasa tersingkir,” ujar seorang informan yang mengetahui perselisihan paham antara Mbah Rono dan pihak lain di Kementerian ESDM.

Kalau kewenangan Mbah Rono dipangkas, apalagi bila ia dimasukkan ke dalam kotak, dikhawatirkan ini akan merugikan upaya penanggulangan bencana letusan Gunung Merapi. [guh]