Berita

SMC Minta DPR Pansuskan IPO KS

JUMAT, 05 NOVEMBER 2010 | 15:39 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan meminta DPR membentuk Panitia Khusus untuk menyelidiki berbagai kejanggalan dalam kasus pelepasan saham (Initial Public Offering/IPO) PT Krakatau Steel.

"Karena pelaksanaan IPO PT KS jelas sarat dengan skandal. Ada pihak-pihak tertentu yang bermain sehingga harga saham KS dipatok sangat murah, hanya Rp 850," kata Syahganda, di Jakarta, Jumat (5/11).

Penetapan harga saham Rp 850 itu, lanjutnya, sangat merugikan negara karena selain jauh di bawah harga pasar, juga akibat rasio harga dibanding pendapatan (Price Earning Ratio/PER)-nya terlalu rendah hanya 9,5. Sementara PER perusahaan-perusahaan sejenis rata-rata mencapai 11-12 kali. Dengan demikian penentuan harga tersebut memang tidak wajar sama sekali.


"Yang normal PER-nya itu 11 atau 12 kali," tegasnya.

Dengan mengacu harga di pasar gelap yang sudah mencapai Rp 1.300 saja, jelas mantan Aktivis ITB itu, negara juga sudah dirugikan Rp 1,3 trilyun.

"Ini jelas-jelas ada permainan dari para mafia ekonomi yang membahayakan bangsa dan negara," ujar Syahganda yang pernah menjabat Komisaris PT Pelindo II itu.

Ia menduga rendahnya harga saham KS tidak terlepas dari permainan elit politik yang menggunakan kekuasaan, para rente yang menggunakan modalnya, dan para calo yang menjadi broker saham di pasar perdana dengan pasar sekunder.

Untuk membuktikan ada tidaknya elit politik terlibat dalam kasus IPO KS ini, Syahganda mendesak DPR membentuk Pansus untuk mengungkap sejelas-jelasnya latar belakang munculnya harga saham KS, termasuk para pemain yang terlibat.

"DPR harus berani memanggil siapa pun yang diindakasikan terlibat. Hukum mereka seberat-beratnya. Bila perlu kucilkan mereka dari segala aktivitas ekonomi di tanah air," katanya.

PT KS melepas 3,100 milyar saham senilai Rp 850. Menurut rencana listin perdana saham KS di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilaksanakan pada 10 November mendatang. [guh]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya