Berita

Jubir Ical: Nihil, Kontribusi Greenpeace Pada Negara

JUMAT, 05 NOVEMBER 2010 | 06:49 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Desakan LSM asing Greenpeace agar pemerintah menghentikan ketergantungannya terhadap penggunaan batubara sebagai sumber energi mendapat reaksi keras berbagai kalangan.

Lalu Mara Satriawangsa, mengatakan seluruh elemen bangsa Indonesia tidak perlu mendengar kritik Greenpeace.

“Untuk apa ditanggapi. Dipikirin aja gak perlu. Biarin sajalah, gak usah dipikirin,” ujarnya Kamis petang (4/11).

Menurut Lalu, Greenpeace tidak memberikan kontribusi apa pun kepada negeri ini.

“Memangnya apa yang dia berikan kepada negeri ini. Menciptakan lapangan kerja? Tidak. Memberikan kesejahteraan buat masyarakat banyak? Apa lagi, tidak sama sekali,” tandas Lalu, juru bicara Aburizal Bakrie, pemilik pertambangan batubara Kaltim Prima Coal (KPC).

Dalam acara diskusi peluncuran laporan jejak kerusakan batubara, di Jakarta, Rabu (3/11), Greenpeace, Walhi, dan Jatam meminta agar pemerintah dan perusahaan nasional tidak memberdayakan batubara.

“Batubara memang murah. Namun efeknya sangat mahal. Mulai dari kerusakan hutan ketika pembukaan pertambangan batubara, sampai kerusakan lingkungan, manusia, dan iklim,” ujar Arif Fiyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara.

Melanjutkan keterangannya, Lalu, mengatakan, desakan Greenpeace dan kedua LSM tersebut sangat tidak rasionil. Sebab, batubara merupakan salah satu sumber devisa negara yang besar. Selain itu, sangat banyak masyarakat yang kehidupannya tergantung dari hasil batubara.

“Di sana ada jutaan orang yang kehidupannya sangat tergantung dari batubara,” katanya.

Lalu sangat yakin, pemerintah tidak mungkin menanggapi kritikan yang dilontarkan Greenpeace.

“Apalagi Indonesia merupakan negara berkembang yang masih sangat membutuhkan pendapatannya dari hasil bumi. [guh]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya