Indikasi sangat murahnya harga saham PT Krakatau Steel terlihat dari kelebihan permintaan (over subscribed) yang mencapai 10-11 kali lipat dari saham yang ditawarkan. Juga disesalkan jatah investor lokal hanya dibatasi 1-2 lot saham saja.
Begitu disampaikan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan kepada Rakyat Merdeka Online.
Syahganda tidak yakin pihak penjamin emisi akan memberikan prioritas kepada investor retail, meski dari total 3,110 miliar saham yang dilepas PT Krakatau Steel melalui Initial Public Offering (IPO), investor lokal mendapat porsi pembelian 2,050 miliar lembar saham (65 persen), sementara 1,005 miliar lembar saham atau 35 persen untuk investor asing.
"Mari kita awasi proses penjatahan sahamnya, ke mana saja larinya 3,110 miliar lembar saham PT Krakatau Steel. Bila perlu PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dilibatkan untuk menelisik aliran dana dalam proses penjualan saham ini," ajak Syahganda.
Mantan aktivis ITB itu menambahkan, idealnya harga jual saham PT Krakatau Steel adalah Rp 1.700 sebagaimana harga yang ditawar salah satu perusahaan baja terbesar dunia.
Dengan kasus ini, kata dia, negara sudah berpotensi dirugikan Rp 2,681 triliun. Bahkan dengan mengikuti harga terendah di pasar gelap saja sebesar Rp 1.000 per lembar, negara sudah dirugikan Rp 473 miliar.
"Ini persoalan serius. Karena itu, pemerintah harus mengusut dan menyeret 'banding-bandit ekonomi' yang merugikan negara dengan mempermainkan harga saham PT Krakatau Steel," katanya.
Menurut rencana, saham PT Krakatau Steel akan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November mendatang. Perusahaan yang berbasis di kota Cilegon, Banten itu melepas 3,155 miliar lembar saham baru atau 20 persen dari keseluruhan saham. Pihak underwriter yang ditunjuk adalah PT Bahana Securities, PT Mandiri Securities, dan PT Danareksa Securities. Sebelum IPO juga sudah ada konglemerasi baja dunia asal India, yaitu Archelor Mittal mengajak PT Krakatau Steel membentuk stategic sales.
Namun demikian tawaran Mittal ini ditolak pemerintah maupun DPR (periode lalu) karena kekhawatiran akan mengalami nasib sama seperti Indosat, yang akibat mengajak mitra strategis dari Singapura, Temasek, akhirnya membuat perusahaan Indosat kini dalam pengendalian pihak asing. [guh]
