Dua Ahli IPB Telanjangi Greenpeace

RMOL. Dua ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA dan Prof. Dr. Ir. Bambang Hiro Saharjo, membongkar ketidakakuratan data yang digunakan Greenpeace untuk menekan pemerintah Indonesia. Ketidakakuratan ini berujung pada kebohongan.

Dr. Yanto dan Prof. Bambang telah meneliti berbagai tuduhan yang disampaikan Greenpeace, mulai dari isu deforestrasi, penggunaan lahan gambut, kepunahan orang utan, dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Bahkan, katanya, permintaan moratorium pun melanggar kedaulatan bangsa Indonesia.

“Saya bersama Prof. Bambang Hiro Saharjo serta para peneliti dari Control Unions Certification (CUC) dan British Standards Institution (BSI) telah melakukan penelitian dengan menggunakan metode terukur, ilmiah, dan mudah diverifikasi. Hasilnya, semua tuduhan yang dilontarkan Greenpeace tidak ada dasarnya,” ujar Yanto kemarin (Senin, 1/11).

Menurut Yanto, ia telah bertemu dan menjelaskan hasil penelitian itu kepada Greenpeace. Namun Greenpeace menolak.

“Greenpeace tetap bersikukuh bahwa Indonesia telah melakukan deforestasi, karena definisi deforestasi yang mereka gunakan bertolak belakang dengan deforestasi yang berlaku di Indonesia, yang secara legalitas sudah diakui oleh undang-undang,” ungkap ahli biodiversity, perilaku satwa dan ekologi kuantitatif ini.

Deforestasi yang didefinisikan Greenpeace, menurut Yanto, adalah ‘pengurangan areal berhutan’. Sedangkan definisi dari pemerintah Indonesia adalah ‘pengurangan kawasan hutan’.

Kedua definisi ini jelas berbeda. Definisi yang dipakai Greenpeace mengandung pengertian pengurangan areal yang di dalamnya tumbuh pohon-pohon, baik alang-alang, perdu, dan lain-lain, tanpa memperdulikan peraturan perundang-undangan Indonesia yang menetapkan areal tersebut sebagai kawasan pengembangan perkebunan.

“Bagi mereka, areal berhutan itu semua jenis lahan yang di dalamnya tumbuh pepohonan. Tidak peduli mengenai statusnya, apakah itu areal bekas HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang ditinggalkan, sehingga menjadi areal yang ditumbuhi alang-alang atau lahan hutan konservasi dan hutan alami. Semuanya dipukul rata. Inilah yang menyebabkan data Greenpeace tidak akurat. Bahkan kami menantang mereka untuk terjun ke hutan-hutan yang jadi obyek tuduhan. Namun mereka menolak. Patokan mereka hanya satelit,” jelas Yanto.

Menurut Yanto, apa yang dilakukan Greenpeace tidak relevan dan tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. “Siapa elo…?” ujarnya berseloroh. Indonesia, kata Yanto, masih sangat menjaga hutan alam maupun konservasi.

“Lihat Amerika, dari abad 14 sudah tidak punya hutan lagi. Habis digunakan untuk membangun. Kok mereka diam?” demikian Yanto. [guh]