Andi Arief: Ini Otokritik, Jangan Dipolitisir

RMOL. Andi Arief tak bermaksud menuding pemerintah lepas tanggung jawab dalam menghadapi bencana alam yang belakangan terjadi, khususnya gempa bumi dan tsunami di Mentawai, Sumatera Barat.

“Saya memahami bahwa, mungkin, struktur pemerintahan yang di bawah terkendala oleh gangguan infrastruktur komunikasi dan lain-lain untuk menyampaikan informasi ke gubernur atau pemerintah pusat saat bencana itu terjadi,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam itu kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu malam (31/10).

Andi Arief merasa perlu menyampaikan hal ini untuk memberikan pandangan yang lengkap mengenai pernyataan yang dia sampaikan sebelumnya tentang kelalaian pemerintah dalam menghadapi tsunami Mentawai.

“Saya tidak menyatakan bahwa pemerintah lalai dalam arti lepas tanggungjawab,” tegasnya.

“Tapi saya melihat bahwa ketika tsunami datang, kejadian tersebut tidak dilaporkan secara seketika oleh struktur pemerintah di bawah, dalam hal ini kepala desa, camat, bupati, ke struktur yang di atas. Sehingga kita terlambat mengetahuinya. Walhasil, responnya juga tidak secepat yang kita harapkan,” sambungnya.

Belum lagi kondisi di Mentawai terbilang cukup sulit. Untuk mencapai pulau itu dibutuhkan waktu delapan jam dengan kapal. Landasan helikoper pun tidak begitu memadai.

Andi juga mengatakan, komentar yang disampaikannya dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (30/10), dimaksudkan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas yang diembannya sebagai Staf Khusus Presiden dalam hal mereview situasi dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

“Jadi jangan dipolitisir. Anggap saja ini bagian dari otokritik untuk perbaikan ke depan,” demikian Andi. [guh]