Berita

Melchias Marcus Mekeng/rm

Tahun 2011 Dana untuk Daerah Rp 393 Triliun

SELASA, 26 OKTOBER 2010 | 18:04 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pemerintah dan DPR sepakat akan mengalirkan dana ke daerah sebesar Rp 225,5 triliun pada tahun 2011.  Dana tersebut meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan untuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi provinsi Papua dan Aceh.

“Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 83,6 triliun, Dana Alokasi Unum (DAU) sebesar Rp 225, 5 triliun, DAK sebesar Rp 25,2 triliun,” ujar Ketua Badan Anggaran DPR RI Melchias Marcus Mekeng dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, (26/10).

Untuk Otonomi Khusus (Otsus),  pemerintah menyediakan dana Rp 10,4 triliun.  Dana ini dianggarkan untuk Provinsi Papua sebesar Rp 3,2 triliun, Papua Barat sebesar Rp 1,4 triliun dan untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp 4,5 triliun.


“Juga untuk dana tambahan infrastruktur Provinsi Papua sebesar Rp 800 miliar,”  sebut anggota komisi XI dari Dapil NTT ini.

Dana transfer juga diperuntukkan untuk tunjangan profesi guru sebesar Rp 18,5 triliun, dana tambahan penghasilan guru PNSD sebesar Rp 3,7 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 1,4 triliun, kurang bayar dana sarana dan prasarana infrastruktur provinsi Papua Barat sebesar Rp 100,5 miliar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 16,8 triliun, dan Dana Peneyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar Rp 7,7 triliun.

Terkait hal itu, seperti dikatakan Melchias, Fraksi Demokrat memberikan catatan agar pemerintah daerah yang tidak bisa merealisasikan dana ini tepat pada waktunya maka harus diberikan sanksi. [arp]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya