Berita

MUI: Pemerintah Harus Tindak Tegas Greenpeace

SENIN, 25 OKTOBER 2010 | 19:48 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap pihak asing, yang secara sistematis berusaha menghancurkan Indonesia dengan segala cara. Termasuk yang dilakukan perusahaan multinasional dan LSM asing yang kerap membawa isu lingkungan hidup.

Sekretaris Umum MUI Ichwan Sam mengatakan, pihaknya percaya pemerintah akan mengambil tindakan tegas sesuai hukum untuk menindaklanjuti kasus dugaan data palsu yang digunakan Greenpeace dalam salah satu laporannya mengenai kerusakan hutan. Laporan itu dianggap memojokkan dan berpotensi mengancam perekonomian nasional.

“Indonesia ini adalah negara berdaulat. Ada perangkat hukumnya. Jadi, kalau pemerintah menilai Greenpeace layak diusir, lakukan saja,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin siang (25/10).

Kasus data palsu yang digunakan Greenpeace itu, sambungnya, dapat dijadikan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dan mengkaji ulang kehadiran Greenpeace di tanah air.

Pemerintah, masih kata Ichwan, pun tidak perlu sungkan mempertahankan kedaulatan bangsa. Apalagi bila terbukti ada skenario yang dilakukan pihak asing untuk merusak kepentingan nasional.

“Kalau memang menyangkut harga diri dan kepentingan nasional, ulah Greenpeace juga pantas dicurigai. Untuk itu, pemerintah perlu bertindak tegas,” demikian Ichwan. [guh]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya