Sikap Resmi SMC: Pahlawan Nasional untuk Soeharto Melukai Hati Rakyat

RMOL. Pemerintah tak perlu melanjutkan rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Alasannya sederhana: gelar pahlawan nasional untuk mantan pemimpin Orde Baru itu melukai hati rakyat yang hidup di bawah represi Orde Baru.

Gelar pahlawan nasional juga mengkhianati perjuangan reformasi yang dihasilkan berbagai komponen bangsa.

Hal itu dikemukakan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan di Jakarta, Senin (25/10), menanggapi ramainya isu pemberian gelar pahlawan nasional di berbagai media bagi mantan Presiden Soeharto. Isu itu berangkat dari usul pemerintah provinsi Jawa Tengah serta ditindaklanjuti Menteri Sosial RI. Saat ini usulannya dalam proses penggodogan Dewan Gelar Tanda Kehormatan dan Tanda Jasa yang diketuai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto.

Mantan Presiden Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional, mengingat selama 32 tahun kepemimpinannya rakyat Indonesia mengalami berbagai ketidakadilan maupun penindasan, utamanya hukum dan politik.

“Karena itu, pemberian gelar pahlawan nasional akan menyakiti hati rakyat banyak, lebih lagi rakyat yang menjadi korban penistaan rezim Orde Baru,” tegas Syahganda.

Di masa Soeharto berkuasa, lanjutnya, kenyamanan hidup rakyat yang terkait dengan keadilan Hak Azasi Manusia (HAM), penegakan hukum, maupun hak-hak politik warga negara tidak terjamin secara baik, di samping tidak menghasilkan perkembangan demokrasi yang diharapkan seluruh rakyat. Dengan demikian, rakyat berada dalam kungkungan tirani kekuasaan rezim Seoharto yang cukup panjang, sekaligus merasakan ketakutan hidup di bawah pemerintahan yang represif. [guh]