Berita

pengadilan/ist

Semua Perkara Korupsi Harus Dihukum Minimal 8 Tahun!

SENIN, 25 OKTOBER 2010 | 16:41 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Sistem hukum terhadap pelaku korupsi haruslah dimaksimalkan mulai dari penyidik, pengadilan maupun dari sisi UU-nya. Diharapkan, tidak ada lagi batas minimal dan batas maksimal hukuman.

"Pokoknya bangun pararadigma semua perkara korupsi paling kurang dihukum delapan tahun. Kalau kesalahannya banyak, misalnya, bisa 20 tahun," demikian ujar Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar saat memaparkan makalahnya pada rangkaian acara Simposium Nasional Pemuda Anti Korupsi, di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta, Senin (25/10).

Pasalnya ia melihat penjeraan terhadap koruptor sampai saat ini masih kurang. Hukuman yang seharusnya bisa sampai 20 tahun ternyata hanya dihukum satu tahun. Bahkan pasal yang menjerat mereka pun menjadi ancaman ikut serta melakukan penyuapan.


"Ancaman kurungannya lima tahun, ya akhirnya diputuskan cuma satu tahun saja. Selain itu juga proses remisi harus diperbaiki. Jangan seorang koruptor bisa mendapatkan remisi dua kali dalam satu tahun,"  imbuhnya menambahkan. [wid]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya