RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono benar UUD 1945 menyebutkan tanah, air dan yang terkandung didalamnya dikuasai negara demi kemakmuran rakyat. Tapi, sayang pengakuan SBY itu dinilai terlambat.
"Itu benar. Tapi itu terlambat. UU kita dari dulu sudah jelas. Yang menentang keinginan (pelaksanaan) UUD itu yang salah," ujar Ketua Umum DPP Gerindra Suhardi kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 21/10).
Sejalan dengan itu, Suhardi lalu mempertanyakan siapa yang telah berkeingnan dan menjadikan air menjadi alat komersial. Mestinya rakat bebas untuk memiliki air. Tapi karena sudah diprivatisasi, rakyat menjadi sulit untuk memperoleh air.
"Coba sekarang hitung. Tiga liter air dengan nilai per hari 9 ribu per orang. Coba kalau dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 230 juta. Itu ada RP 732 triliun per tahun. Itu kan gila. Harusnya kan kita tidak beli," kesalnya.
Suhardi menunggu apa yang akan dilakukan Presiden SBY setelah menekankan hal tersebut pada saat acara peringatan Hari Agraria Nasional di Istana Bogor siang tadi.
"Ya kita lihat saja. Kita tunggu apakah akan ada yang nampak yang akan dikerjakan setelah sambutannya itu. Kalau misalnya, nggak ada, itu nggak benar lagi. Itu ngomong saja," jelasnya.
[zul]
