Berita

marzuki alie/ist

Marzuki Alie: Larangan Rainbow Warriors Merapat Sudah Tepat

SENIN, 18 OKTOBER 2010 | 22:09 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ketua DPR Marzuki Alie mendukung keputusan pemerintah menolak kehadiran kapal Greenpeace, Rainbow Warriors.

“Kalau pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri melarang kunjungan kapal Greenpeace, sudah benar itu," kata Marzuki saat dihubungi wartawan, Senin (18/10).

Marzuki yakin, pelarangan itu pasti disertai pertimbangan dan bukti yang jelas dan pertimbangan strategis. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini juga yakin pemerintah memiliki data yang sangat lengkap terkait segala aktivitas para aktivis Greenpeace.

“Pemerintah pastinya memiliki data yang sangat komplit. Tidak akan sembarangan melarang mereka masuk ke Indonesia,” pungkas Marzuki.

Rainbow Warrior rencananya akan berlabuh di Tanjung Priok, pada Rabu pecan lalu (13/10). Kapal itu belum bisa memasuki perairan Indonesia karena belum mendapat izin dari Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI, dan Kementerian Perhubungan.

Sebelumnya, Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jusuf Rizal mewanti-wanti agar pemerintah waspada.

Ini patut dicurigai, kenapa kapal Greenpeace mau masuk Indonesia bertepatan dengan rencana demontrasi besar-besaran. Ini ada korelasinya, tidak berdiri sendiri,” tegas dia kepada wartawan, Sabtu (16/10).

Jusuf juga mempertanyakan niat Greenpeace yang ingin membantu negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurut dia, bila memang Greenpeace berniat membantu, sebaiknya mereka mengawasi praktik industrial yang dilakukan perusahaan asing seperti Freeport, Newmont, atau Chevron yang nyata-nyata menyebabkan kerusakan alam dalam skala besar.

Akan tetapi, Yusuf yakin, Greenpeace tidak akan melakukan hal itu karena mereka merupakan anak asuh dari perusahaan-perusahaan multinasional tersebut. [guh]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya