Pemerintah Pelit kepada Siswa yang Miskin!

RMOL. Kementerian Pendidikan Nasional belum serius melaksanakan amanat UUD 1945. Padahal UUD 1945 menegaskan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar dan kewajiban negara membiayainya.

Anggota Asosiasi Pengusaha Perempuan Usaha Kecil, M Firdaus, menilai, meskipun anggaran pendidikan telah mencapai 20 persen, namun perencanaan terwujudnya pendidikan dasar yang bebas biaya dan berkualitas belum tercermin dalam anggaran pemerintah.

Hal itu ia katakan saat menggelar jumpa wartawan di restoran Bakoel Coffe, Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat (Minggu, 17/10

Ia menjelaskan di tahun 2011, anggaran pendidikan dasar mencapai Rp 23,1 triliun. Dari anggaran sebesar itu, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih menjadi alokasi yang cukup besar, sejumlah Rp 17,2 triliun bagi 39.196.749 siswa. Anggaran tersebut lebih sedikit dibanding dana BOS tahun 2009 yang berjumlah Rp 19,4 triliun.

Firdaus menyayangkan menurunnya anggaran BOS tersebut. Karena selama ini pemerintah belum mampu menyelenggarakan pendidikan dasar yang bebas biaya dan berkualitas.

Sejalan dengan itu, lanjutnya, Kemendiknas juga pelit bagi siswa miskin. Hal itu terlihat dari anggaran beasiswa bagi siswa Sekolah Dasar miskin yang hanya sebesar Rp 988,8 miliar bagi 2.716.220 siswa. Sementara bagi siswa SMP miskin hanya dialokasikan Rp 770,9 miliar bagi 2.055.000 siswa. Bisa dibayangkan jumlah siswa miskin SD dan SMP yang menerima bantuan beasiswa dalam setiap bulannya pasti akan lebih sedikit lagi.

"Besarnya anggaran untuk pendidikan 20 persen yang tidak diiringi grand desain kebijakan anggaran yang efektif akan menimbulkan kekhawatiran terhadap bahaya ketidaktepatan dan celah penghambur-hamburan anggaran. Berdasarkan audit BPK semester I 2009 contohnya, ditemukan 24 kasus ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dengan nilai Rp 2.2 triliun," imbuhnya. [zul]