Berita

HADI PURNOMO/IST

BPK Temukan 10.113 Kasus Rugikan Negara Senilai Rp 26,12 Triliun

SELASA, 12 OKTOBER 2010 | 11:33 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 10.113 kasus yang diperkirakan merugikan negara senilai Rp 26,12 triliun dari 528 obyek pemeriksaan pada semester I tahun 2010.  

"Di antara temuan tersebut, terdapat temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengindikasikan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 3.289 kasus dengan nilai Rp 9,55 triliun," papar Hadi Poernomo di gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/10).

Dari jumlah tersebut, Rp 93,01 miliar telah ditindaklanjuti oleh auditee dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan meliputi pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan BUMN, dan Laporan Keuangan Badan lainnya.


Adapun rincian objek pemeriksaan tersebut terdiri atas 437 objek pemeriksaan keuangan, tujuh objek pemeriksaan kinerja dan 84 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

"Cakupan pemeriksaan meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan," ujar Hadi.

Hadi juga memamparkan, sampai dengan semester I tahun 2010, hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana dan telah disampaikan kepada instansi berwenang adalah 293 kasus senilai Rp 31,14 triliun dan 481,38 juta Dolar AS.

Sedangkan untuk tindak pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang sebanyak 29 kasus senilai Rp 184,00 miliar dan 8,83 juta Dolar AS dengan rincian sebanyak satu kasus senilai Rp 7,96 miliar disampaikan kepada Kepolisian, sebanyak 12 kasus senilai Rp79,82 milar dan 8,83 juta Dolar AS disampaikan kepada Kejaksaan serta sebanyak 16 kasus senilai Rp 96,21 miliar diserahkan kepada KPK. [wid]


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

UPDATE

Teddy dan Fadli Zon Saling Bagi Tugas saat Kunjungan PM Modi

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:16

Penegak Hukum Lebih Baik Saling Bongkar Kasus daripada Lindungi Koruptor

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:10

Momen Delegasi RI Ziarah ke Makam Ali Khamenei di Mashhad

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:47

Pesan Prabowo ke Aparat Bukan Teguran Biasa Melainkan Instruksi Moral

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:34

Bahlil Bidik Penambahan Kursi Golkar di 2029

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:16

KPK Hormati Proses Hukum Kasus Febrie Adriansyah

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:10

Konflik Memanas, AS Bombardir Iran Lagi setelah Selat Hormuz Ditutup

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:50

Penanganan Kasus Korupsi Jangan Ganggu Kekompakan Polri-Kejagung

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:33

Kolaborasi UI-Tsinghua Buka Jalan Produksi Vaksin Dengue Buatan Indonesia

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:15

Kasus Febrie Harus Diselesaikan Lewat Jalur Hukum Bukan Lobi Politik

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:07

Selengkapnya