Berita

ilustrasi

KEBEBASAN EKONOMI

Dalam 25 Tahun Terakhir Indeks Kebebasan Ekonomi Turun

JUMAT, 08 OKTOBER 2010 | 18:21 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Untuk pertama kalinya, dalam seperempat abad terakhir, tingkat kebebasan ekonomi secara global mengalami penurunan. Skor angka rata-rata turun ke angka 6.67 pada tahun 2008 (tahun tersedianya data paling mutakhir) dari angka 6.74 pada 2007.

Demikian hasil survey tentang Economic Freedom of World Index (Indeks EFW) kelompok peneliti independen Fraser Institute dan the Economic Freedom Network yang  disampaikan di Hotel Sultan, Jakarta,  hari ini (Jumat, 8/10).

“Sejak 1980 hingga 2007,  terjadi pergerakan naik yang bertahap dalam hal kebebasan ekonomi di seluruh dunia. Tetapi, sebagai reaksi terhadap krisis di tahun 2008, banyak negara memilih melakukan ekspansi kredit dan kebijakan regulasi yang buruk, yang merusak kebebasan ekonomi dan menghambat pertumbuhan di masa mendatang,” kata Wakil Presiden the Fraser Institute, Fred McMahon.

“Tapi bahkan di tengah resesi, kualitas hidup di negara-negara yang memiliki pasar yang bebas dan terbuka jauh lebih baik daripada di negara-negara dengan perekonomian yang dikelola oleh pemerintah. Mengingat tingginya biaya pengangguran dan besarnya jumlah orang yang tidak bekerja di seluruh dunia, pemerintah-pemerintah seharusnya mempertimbangkan untuk meningkatkan kebebasan ekonomi sebagai cara mengurangi pengangguran, terutama di tengah-tengah resesi global,” tambahnya.

  Survey kebebasan ekonomi sendiri dilakukan dengan menggunakan banyak indiaktor. Indikator-indikator  tersebut dikumpulkan dari laporan statistik lembaga-lembaga terkemuka di seluruh dunia dengan membandingkan tingkat kebebasan ekonomi di masing-masing negara. Fondasi dari kebebasan ekonomi yang digunakan adalah pilihan pribadi, pertukaran yang dilakukan secara sukarela, kebebasan untuk bersaing, dan jaminan hak kepemilikian.

Sementara itu, dalam survey, kebebasan ekonomi diukur pada lima bidang, yakni; besarnya ukuran pemerintah, struktur hukum dan jaminan hak kepemilikian, akses pada kredit, kebebasan berdagang serta aturan-aturan kredit, usaha dan perburuhan.

Hongkong, dalam survey ini,  tercatat sebagai bangsa dan yurisdiksi dengan tingkat kebebasan ekonomi yang paling baik dibandingkan 141 negara yang ada. Lalu dibawahnya diikuti oleh negeri-negeri tangguh seperti Singapura, Selandia Baru, Swiss, dan Chile.

Tahun ini, beberapa negara dilaporkan telah berhasil mengangkat skor secara signifikan dan relatif memperbaiki tingkat Indeks EFW mereka dalam tiga dekade terakhir. Ghana mengalami perbaikan yang terbesar dalam laporan tahun ini, naik ke angka 7.17 dari 3.27 pada tahun 1980. Uganda naik ke angka 7.15 dari 3.42, Peru loncat ke angka 7.36 dari 4.27, dan Israel naik ke angka 6.86 dari 3.79.

  Pada periode yang sama, beberapa negara banyak mengalami kemunduran. Venezuela misalnya, anjlok dari angka 4.35 di tahun 2008 dari skor 6.29 pada tahun 1980. Sedangkan Zimbabwe turun ke angka 3.57 dari 4.93, Myanmar ke 3.49 dari 4.84, Malaysia ke 6.71 dari 7.07 dan Nepal ke 5.44 dari 5.75.

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia, menurut survey, dinilai cukup berhasil terbebas dari trend kemunduran global.

“Setelah mengalami kejatuhan selama krisis di tahun 1997/1998, Indonesia berhasil memperbaiki skornya dan mencapai angka yang cukup stabil prakrisis di tahun 2007. Bahkan, sedikit perbaikan lagi dicapai Indonesia di tahun 2008 dengan mencapai skor 6.44,” jelas Fred.

Fred melanjutkan, bersama Rwanda dan Tunisia, index EFW Indonesia saat ini menempati rangking 90 di antara 141 negara yang disurvey. Namun masih kalah bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya seperti Thailand (diranking 58), Filipina (76), Malaysia (77), China (82) dan India (87). [guh]  


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya