Berita

Jika Ingin Perubahan, SBY Wajib Copot Menteri dari Parpol

SELASA, 14 SEPTEMBER 2010 | 10:54 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Tuntutan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk kabinet profesional dan meminimalisir peran tokoh partai politik kembali mengemuka setelah sekian lama terpendam.

Bila SBY ingin mencatat sejarah perubahan baru, maka ia tidak punya pilihan lain, selain mengubah wajah kabinetnya dari kabinet partai politik menjadi kabinet profesional yang diisi akademisi kampus, kalangan pers, dan tokoh-tokoh lembaga swadaya masyarakat.  Demikian pendapat dari pengamat politik Universitas Indonesia Iberamsyah kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (14/9).

Dikatakannya, SBY harus berani mencontoh gaya kabinet Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Di balik segala kekurangan Soeharto, Presiden yang berkuasa 32 tahun itu terbukti berhasil dalam membangun pemerintah yang ahli membangun.


"Keberhasilan Pak Harto adalah karena dia mengambil menteri-menterinya dari kalangan kampus, pers dan LSM, terbentuklah kabinet ahli, kabinet pembangunan. Mereka orang-orang yang teruji pada bidangnya," jelas Iberamsyah.

Masih menurutnya, SBY tidak perlu khawatir berlebihan dengan nasib koalisi partai politik, jika dia mengambil langkah pembentukan kabinet profesional. Tanpa koalisi pun SBY sebetulnya masih dapat memegang kendali pemerintahan dengan catatan SBY mampu menghilangkan sifat peragunya.

"Saya katakan pada SBY, kalau dia mengerti sistem presidensil maka dia tidak perlu takut pada kekuatan partai koalisi, dia tidak perlu takut pada parlemen. Presiden adalah kepala negara yang dipilih secara legitimate oleh 60 persen rakyat. Dia tidak bisa dijatuhkan sembarangan oleh parlemen," papar Iberamsyah.

Jika kabinet profesional terbentuk, masih perlukah menempatkan menteri dari partai politik?

"Dari Parpol ambil satu atau dua orang saja. Istilahnya, mereka jadi menteri karena nasib bukan karena kemampuan. Lihat saja sekarang, ada menteri Parpol yang ahli di bidangnya?" tandasnya.[ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya