Berita

Pamor Pemerintah Anjlok, Ruhut Tunjuk Hidung Petinggi Koalisi

KAMIS, 09 SEPTEMBER 2010 | 09:20 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Isu reshuffle kabinet SBY-Boediono untuk kesekian kalinya mencuat sebelum kabinet menghabiskan satu tahun pertama masa kerjanya. Kali ini isu digulirkan oleh tokoh Partai Demokrat sendiri yang adalah anggota Dewan Pembina, Ahmad Mubarok.

Untuk kesekian kalinya juga bersamaan dengan ramainya pembicaraan reshuffle, desakan untuk menyusun kabinet ahli mengarah tajam pada Presiden SBY. Kalangan pengamat politik yang sejak sebelum terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II sudah gencar mengkampanyekan isu kabinet ahli, kembali mewacanakan isu populis itu.

Partai Demokrat sendiri mengatakan bahwa isu reshuffle dari Mubarok bukanlah sikap resmi partai. Ketua DPP Partai Demokrat bidang Komunikasi, Ruhut Sitompul, yang menyatakan hal itu. Meski demikian, Ruhut secara pribadi menghormati wacana itu sebagai masukan pada SBY yang notabene Ketua Dewan Pembina Partai.


Soal masukan pada SBY untuk mengubah kabinet "pelangi" menjadi kabinet ahli pun ditanggapi baik oleh Ruhut. Menurutnya, sejak baru terpilih sebagai Presiden bersama Wakil Presiden Boediono, SBY memang menginginkan kabinet di periode keduanya berwujud kabinet yang diisi orang-orang profesional dari partai.

"Dari awal Pak SBY dalam kaitan dengan koalisi, selalu ingin profesional. Dia kepingin yang mengisi kabinet itu orang profesional dari partai koalisi," ujar Ruhut kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa waktu lalu.

Ruhut, yang saat dihubungi mengaku sedang berada di Yerusalem, mengatakan, kabinet ahli seperti yang diimpikan publik gagal terwujud karena sifat para petinggi partai koalisi yang tidak mau kalah.

"Orang-orang koalisi, mentang-mentang pejabat teras partai malah menyodorkan dirinya. Sebenarnya kalau mereka bukan profesional dan bukan ahli. Hal itu yang buat pemerintah pamornya turun," lanjut Ruhut. [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya