RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan "The Jakarta Concensus".
Gagasan itu, menurut Yudhoyono, dilontarkan sebagai bentuk tawaran alternatif dari dua model pembangunan yang sudah ada, yaitu model pengembangan “Washington Consensus” yang mengedepankan sistem ekonomi kapitalis, kebebasan individu ; dan “Beijing Consensus” yang mengedepankan stabilitas perekonomian dengan campur tangan negara.
Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, menyambut dingin gagasan tersebut.
"SBY insyaflah jangan kebanyakan wacana," tegas Syahganda kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 8/9).
Menurut Syahganda, yang paling penting dalam memperbaiki kehidupan berbangsa ini adalah kembali saja kepada sosialisme kerakyatan yang merupakan titik temu dari pembangunan ala Islam dan Sosialisme.
"Di situ sebenarnya ciri-ciri kita, lebih sosialistik dicirikan pasal 33 UUD 45. Jadi jangan bikin teori baru yang tidak membumi," katanya.
Paling penting bagi pemerintah adalah kemauan kembali ke konstitusi karena hingga kini negeri ini diatur oleh banyaknya UU yang melanggar kepentingan bangsa.
"Jangan banyak omong, direvisi saja itu UU Migas, UU Ketenagakerjaan, UU penanaman modal dan semua UU yang berbau asing," imbuhnya.
Apakah soal revisi UU itu bukan lebih banyak porsinya DPR?
"SBY ini kan pemimpin bangsa indonesia yang kita pilih. Kalau di situ ada DPR, ada MK, tapi rakyat melihat ini rezimnya SBY, dia kan yang kuasai lebih enam puluh persen kursi DPR melalui koalisi pemerintah. Jadi, SBY jangan banyak bicara, bertindak saja," seru Syahganda.
Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewacanakan "The Jakarta Concensus" yang isinya cita-cita Indonesia jadi kiblat ekonomi dunia seperti halnya Washington Concensus dan Beijing Concensus.
"Kita mengenal Washington Concensus yang berprinsip market kapitalis dan juga Beijing Concensus yang prinsipnya state kapitalis. Lantas Indonesia kemana?" kata SBY dalam agenda buka puasa bersama di kediaman pribadi Presiden Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Bogor, Minggu (5/9).
Ada enam prinsip dalam konsensus ini. Pertama, menjalankan demokrasi, hukum dan stabilitas. Kedua, peran pemerintah sangat diperlukan tapi kemampuan pasar harus kompetitif.
Ketiga, mengkombinasikan antara kekuatan ekonomi global, namun juga memberi ruang bagi usaha domestik termasuk ruang untuk UKM. "Jadi tidak hanya korporasi multinasional, tapi juga domestik dan UKM," jelasnya.
Empat, pertumbuhan ekonomi penting, namun menjaga keadilan sosial serta lingkungan tetap harus dilakukan. Lima, ekspor tetap jadi tulang punggung perekonomian, tapi memperkuat pasar domestik juga harus dilakukan.
Enam, menjalankan sistem presidensial dengan demokrasi multipartai. "
Jika keenam elemen ini konsisten dijalankan, maka kita punya sistem yang konsistem yang bisa kita jadikan patokan dan anut," tegasnya.[ald]
