Berita

ilustrasi

Tak Usah Heran di Indonesia yang Diglobalisasi adalah Kemiskinan

SABTU, 28 AGUSTUS 2010 | 15:33 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Indonesia telah 65 tahun lepas dari belenggu penjajah, namun hanya kurang dari 20 persen masyarakat yang benar-benar merdeka dan bagi mayoritas lainnya dalam kehidupan sehari-hari berbagai hak dasar yang dijamin Konstitusi malah diabaikan penguasa.

Pun setelah 65 tahun merdeka, Indonesia berada jauh di belakang negara-negara lain seperti Jepang, China, Korea, Singapura, dan Malaysia. Padahal di kurun 1950an dan 1960an negara-negara ini berada di situasi dan kondisi yang sama dengan Indonesia, bahkan lebih buruk.

Demikian disampaikan ekonom senior Rizal Ramli, Sabtu siang (28/8) di Jakarta, ketika mengomentari berbagai produk hukum dan perundangan yang bertentangan dengan Konstitusi.

Jalan lambat dan bahkan mundur itu terjadi karena pemerintah tidak dapat melepaskan diri dari jerat model pembangunan Washington Concensus yang menyandarkan diri pada utang dan asistensi lembaga konsultan asing. Ini yang membuat Indonesia selamanya tergantung pada negara lain. Ini juga yang membuat kebijakan pembangunan Indonesia menyimpang jauh dari Konstitusi: kesejahteraan menjadi barang mewah yang tidak bisa dijangkau oleh sebagian besar rakyat.

“Jadi salah besar Presiden SBY mengatakan dalam Pidato Kenegaraan bahwa haluan ekonomi Indonesia sudah benar,” ujar mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan ini.

Di sisi lain, Rizal juga mengatakan bahwa globalisasi sebetulnya bukan masalah besar dan tidak perlu ditakuti bila pemerintah menghadapinya dengan strategi dan persiapan yang bagus.

“Kalau ada strategi yang baik, kita bisa memetik untung. Karena ini adalah pintu menuju berbagai peluang, pintu untuk masuk ke pasar internasional. Tetapi, bila pemerintah tidak punya strategi yang baik, seperti saat ini, maka tidak usah heran Indonesia menjadi bulan-bulanan. Akhirnya, bagi kita yang diglobalisasi adalah kemiskinan,” katanya lagi. [guh]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya