Berita

KRISIS PANGAN

Hendri Saparini: Pemerintah Seharusnya Akui Salah Strategi!

KAMIS, 26 AGUSTUS 2010 | 13:34 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Curah hujan yang tinggi belakangan ini membuat tingkat pembuahan padi merosot. Harga bahan kebutuhan pokok diperkirakan akan terus melambung tinggi. Perubahan cuaca dan kecenderungan konsumsi masyarakat yang tinggi menjelang Lebaran dan akhir tahun menjadi persoalan pelik.
 
Dari luar negeri dikabarkan, panen gandum di beberapa negara produsen gandum terbesar dunia, menurun tajam, menambah tekanan terhadap harga produk tersebut.

Direktur Eksekutif Advisory Group in Economics, Industry, and Trade (Econit) Hendri Saparini mengatakan, dalam realitas seperti itu pemerintah belum meyakini akan ada ancaman besar terhadap ketahanan pangan kita. Pemerintah masih menganggap kenaikan harga bahan pokok adalah wajar dan menyerahkan semua ke mekanisme pasar.


"Sehingga pemerintah menganggap strategi yang sekarang ini masih benar. Padahal, strategi untuk kendalikan Sembako dengan operasi pasar adalah salah," ujar Hendri kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (26/8).

"Dulu Bulog masih punya intervensi beras dan non beras. Malaysia saja masih proteksi 20-an harga bahan pokoknya walaupun badan stabilisasi harga mereka sudah milik publik. Nah, disini Bulog berbentuk Perum, tapi hanya tangani harga beras saja," jelasnya.

Menurutnya, harus ada langkah cepat untuk antisipasi kenaikan harga akibat kekurangan pasokan dan permintaan yang bertambah sampai Natal dan Tahun Baru nanti.

"Kalau beberapa bulan lalu masalahnya ada di pasokan, sekarang masalahnya ada di demand (permintaan) sampai Tahun Baru. Belum lagi, harga minyak bumi juga akan naik,' tegasnya.

Hendri menuturkan, hingga kini pemerintah belum menyadari kalau strategi ala "pemadam kebakaran" gagal dan ancaman terhadap ketahanan pangan itu nyata.

"Kalau mau ya koreksi semua. Dari sisi lembaga (Bulog) kita lemah, dari sisi dukungan produksi dalam negeri kita tak targetkan kemandirian pangan. Dari sisi ketergantuangan dari luar negeri, kita tak mau diversifikasi pangan, misalnya gandum kita ganti dengan singkong,' jelasnya.

Ditandaskannya, "Tidak ada kata terlambat. Strategi jangka pendeknya memberi empowering kepada Bulog, memberikan alokasi APBN untuk menjaga harga pangan langsung lewat tangan pemerintah. Meskipun, saya lihat belum ada ancang-ancang pemerintah ke sana."[ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya