RMOL. Dugaan bahwa deretan kejadian perampokan bersenjata di beberapa daerah memiliki keterkaitan dengan motif politik dinilai terlalu terburu-buru.
Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, mengajak masyarakat tetap tenang menunggu hasil penyelidikan Polri soal kasus-kasus perampokan bersenjata yang terjadi sporadis beberapa waktu terakhir.
"Segala sesuatu yang meresahkan masyarakat, polisi harus bertindak cepat. Tuntaskan penyelidikan, bongkar motifnya. kita lihat hasilnya apa. Apa mau menjelang lebaran saja, politik, kriminal biasa atau yang lain," ujar Ramadhan kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Kamis, 26/8).
Ramadhan meminta segala analisa menyangkut maraknya aksi "koboi-koboi" itu ditahan dulu dan tidak diumbar ke publik.
"Tak usah terburu-buru men-
judge bahwa ada politik. Ada kelompok tertentu. Separatis, teroris atau apapun yang ingin mendirikan negara agama tertentu. Itu belakangan. Tidak usah kita recoki. Tidak usah kita bumbui dengan analisis atau asumsi," terangnya.
Yang jelas, Ramadhan Pohan meminta kepolisian bertindak cepat mengatasi ketertiban keamanan dan menenangkan kepanikan masyarakat dengan menangkap para pelaku perampokan bersenjata secepat mungkin.
Apalagi, belakangan ini polisi semakin buruk citranya di mata publik. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, menurutnya, harus cepat memberi instruksi kepada anak buahnya untuk segera bekerja lebih keras.
"Polisi dalam sorotan rekening gendut dan sekarang ini masalah pelayanan masyarakat. Kalau polisi tak bisa ciptakan ketentraman masyarakat berarti polisi gagal dan kegagalan BHD (Kapolri) juga. Jajaran kepolisian harus lihat ini sebagai etalase kinerja mereka. Kita harus paksa polisi menangkap mereka (para perampok)," tegasnya.
Seperti diketahui, Kapolri Jenderal BHD akan mengakhiri amsa tugasnya pada Oktober mendatang dan banyak pihak mengatakan kasus-kasus perampokan bersenjata ini adalah ujian bagi sukses atau tidaknya BHD memimpin Polri, setelah institusinya dihantam dengan berbagai kasus-kasus korupsi dan mafia hukum.
[ald]
