RMOL. Postur RAPBN tahun 2011 sama sekali tidak mengandung usaha memperbaiki kehidupan rakyat. Bahkan, sekadar politik pencitraan yang terasa kental didalamnya.
Pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada, Revrisond Baswir, mengatakan, rencana kenaikan gaji sebesar 10 persen bagi pegawai negeri sipil, TNI dan Polri dalam RAPBN 2011, tidak bisa dianggap sebagai upaya peningkatan kesejahteraan, atau dalam bahasa Presiden SBY sendiri, demi pemantapan kinerja birokrasi.
"Secara keseluruhan posturnya (RAPBN) tidak ada perubahan berarti. Kenaikan gaji dengan inflasi nilainya sama. Secara subtasnsi tidak ada apa-apanya," jelas pria yang akrab disapa Sonny ini saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (rabu, 18/8).
Sonny mengaku hanya melihat
status quo dalam RAPBN itu. Sedangkan kenaikan gaji adalah sesuatu yang tidak berarti karena di waktu mendatang kenaikan harga bahan-bahan pokok bisa lebih tinggi dari kenaikan gaji.
"Apalagi dilihat dari harga-harga kebutuhan pokok yang akan semakin tinggi dan rencana pencabutan subsidi, ini hanya penyesuaian gaji. Sama sekali tidak ada peningkatan kesejahteraan," jelasnya.
Dikatakannya, bisa dipastikan pembayaran untuk bunga utang Indonesia juga akan mencakup sebagian besar APBN 2011, persis seperti APBN lalu.
"Walaupun ada target pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan sampai 2013, tapi rakyat melihat kondisi nyata di lapangan," katanya.
"RAPBN dan janji kenaikan gaji ini semua permainan makro ekonomi dan sangat umum sekali dan kurang perhatikan hal spesifik. SBY tidak bicara pemerataan ekonomi," tandasnya.
Seperti diketahui, dalam pembacaan RAPBN di DPR dua hari lalu, Presiden SBY mengakui bahwa pada tahun ini laju inflasi diperkirakan cenderung meningkat sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia yang mendorong kenaikan harga-harga komoditas global, dan inflasi mitra dagang utama Indonesia.
Berkaitan dengan pemantapan kerja birokrasi, SBY mengungkapkan rencana kenaikan gaji sebesar 10 persen bagi PNS, TNI dan Polri pada tahun 2011. Namun di sisi lain, anggaran untuk subsidi direncanakan turun sebanyak Rp 16,5 triliun dari beban anggaran subsidi tahun sebelumnya sebesar Rp 201,3 triliun.
[ald]
