RMOL. Pemerintah bersama-sama dengan DPR telah sepakat untuk menetapkan tema pembangunan nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011, yaitu “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat Daerah”.
Seperti dijelaskan Presiden Yudhoyono dalam pidato kenegaraannya di Gedung DPR, Jakarta (Senin, 16/8), pemerintah menyusun RAPBN tahun 2011 dengan postur, pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.086,4 triliun, atau naik Rp 94 triliun atau 9,5 persen dari target APBN-P 2010.
Sementara itu, belanja negara direncanakan sebesar Rp 1.202 triliun, atau meningkat Rp 76 triliun (6,7 persen) dari pagu APBN-P 2010. Dengan demikian, RAPBN 2011 akan mengalami defisit sebesar Rp 115,7 triliun, atau 1,7 persen dari PDB.
Belanja Kementerian dan Lembaga Pemerintah direncanakan sebesar Rp 395,2 triliun. Belanja Lembaga-Lembaga Negara Non-Pemerintah direncanakan sebesar Rp 15,2 triliun. Sedangkan, transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp378,4 triliun, meningkat 9,8 persen dari APBN-P 2010.
Sesuai dengan prioritas RKP tahun 2011, anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2011 diarahkan untuk mencapai tujuh sasaran utama. Pertama, menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi dan energi; kedua, perlindungan sosial melalui BOS dan Jamkesmas.
Target ketiga adalah pemberdayaan masyarakat antara lain melalui PNPM mandiri; keempat, pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; kelima, perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; keenam, penyediaan anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran; dan ketujuh, pemenuhan kewajiban pembayaran utang tepat waktu.
[ald]
