Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka menilai penetapan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai WUP berisiko mengancam kelestarian lingkungan, habitat Badak Jawa, hingga ruang tangkap dan penghidupan nelayan pesisir.
Menurutnya, meskipun penetapan WUP tidak serta-merta menjadi izin penambangan, pemerintah harus mengantisipasi potensi kerusakan sejak penetapan wilayah, bukan menunggu dampak lingkungan terjadi.
Rieke menegaskan, perlindungan lingkungan dan hak masyarakat harus menjadi prioritas dalam pengelolaan sumber daya alam.
Rieke juga mengingatkan amanat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28F, Pasal 18B ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) dan (4) yang mengatur perlindungan lingkungan, hak atas informasi, pengakuan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.
Selain itu, Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2025 mengarahkan perairan Kawasan TNUK sebagai kawasan lindung.
"Sebelum koordinat dan kajian ekologis dibuka serta diuji transparan, konservasi dan keselamatan masyarakat harus didahulukan daripada kepastian investasi," kata Rieke kepada wartawan, Selasa, 17 November 2026.
Rieke juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, mencabut Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, bukan sekadar menunda penerbitan izin.
Kedua, pemerintah harus membuka koordinat digital, peta darat dan laut, serta kajian lingkungan dan HAM, termasuk dokumen AMDAL sesuai tahapan yang diwajibkan.
Ia juga mendorong pengujian secara independen dengan melibatkan masyarakat, nelayan, perempuan, masyarakat adat, dan pengelola TNUK.
Ketiga, pemerintah harus menjamin hak masyarakat atas air, pangan, kesehatan, budaya, dan ruang tangkap, sekaligus melindungi kawasan pesisir, habitat Badak Jawa, serta kepentingan generasi mendatang.
"DPR/lembaga HAM harus mengawasi; RUU HAM wajib menegaskan uji tuntas korporasi, pencegahan dan pemulihan," demikian Rieke.
BERITA TERKAIT: