Bank yang tumbuh kotributif secara ekonomi dan memiliki peran untuk pembangunan daerah adalah tujuan BPD pada umumnya. Dahlan Iskan - mantan Menteri BUMN- mengatakan bahwa pemerintah jangan hanya mengukur sumbangan bank itu dari PAD dan deviden, namun dari fungsi tumbuhnya ekonomi hasil fungsi intermedisi bank yang harus dihitung.
Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) yang baru diluncurkan 2 Oktober 2026 ini membahas dan menekankan pentingnya kontribusi sebagai indikator strategis, sumbangan, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah dan untuk menopang keuangan daerahnya.
Bank yang memberi manfaat ekonomi jangka pendek dan keamanan bank adalah capaian tertinggi. Reputasi BPD di mata pemegang saham yang sebagian besar pemerintah daerah adalah besarnya laba dan devidennya, menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit.
Dengan demikian pikiran manager bank ialah bagaimana pertambahan aset bisa memperkuat capaian laba, ekspansi penyaluran kredit dan penghematan dilakukan atas tujuan sumbangan ekonomi itu.
Ada BPD yang fokus utamanya membiayai usaha kecil ada bank yang menguatkan usaha industri dan jasa karena fungsi intermediary-nya. Dana yang dikumpulkan dari berbagai pihak itu disalurkan untuk menghidupkan UMKM, menguatkan usaha berbasis industri di daerah.
BPD memberi pinjaman produktif dalam bentuk pembiayaan di sektor produksi lokal dan pembiayaan sektor riil. Pembagian laba BPD juga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berguna untuk pembangunan. Sebaliknya manakala bank terlalu berbelit belit, masyarakat sulit memanfaatkan keberadaannya makai a berkonribusi .
Sebagaimana Rembulan; Bank Ada Sisi Positif dan Negatif
Laksana rembulan yang bersinar indah, setiap ada terang ada, sisi gelapnya. Demikian juga bank: memiliki sisi positif dan ada beberapa hal yang negative. BPD memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi regional, namun banyak pula bank daerah yang bermasalah.
Kontribusi positif bank daerah tercermin dalam beberapa aspek utama berikut
Pertama; Peran sebagai agen intermediasi keuangan daerah BPD berfungsi sebagai pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) bagi Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Peran ini memastikan kelancaran siklus fiskal daerah, efektivitas belanja pemerintah, dan stabilitas likuiditas ekonomi regional.
Kedua; Peran sebagai penggerak UMKM dan ekonomi rakyat. Melalui penyaluran pembiayaan mikro, kecil, dan menengah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), BPD menjadi salah satu motor utama penggerak ekonomi rakyat. Dukungan ini sangat relevan mengingat struktur ekonomi berbagai provinsi yang dalam lima tahun terakhir ini didominasi oleh UMKM dan usaha mikro yang tersebar di sektor perdagangan, industri pengolahan, pertanian, dan jasa.
Ketiga; Dukungan terhadap ekonomi syariah dan ekonomi halal. BPD yang berbentuk Usaha Syariah, bank berkontribusi langsung dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah daerah, termasuk pembiayaan UMKM halal, pesantren, lembaga pendidikan, rumah sakit, serta program keuangan berbasis komunitas.
Keempat: Menguatkan inklusi dan literasi keuangan di daerah. Jaringan BPD yang luas hingga ke tingkat kabupaten/kota menjadikan bank ini sebagai instrumen penting dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Bank Jatim menjangkau segmen-segmen yang relatif kurang terlayani oleh bank nasional, khususnya di wilayah non-metropolitan.
Namun, bank yang terlalu birokratis, bank yang belanja bulanannya dan beban operasional-nya tinggi seperti yang terjadi dalam beberapa BPR adalah kontributor negative. Beberapa bank bekerja dengan BOPO diatas 85% bahkan ada yang tembus 90% yang menunjukkan in-efisiensi.
OJK menutup puluhan bank umum kecil (BPR) selama tahun 2025 dan tahun 2026 karena ada beberapa masalah: bunga yang mencekik, BPR yang tak bisa menguatkan tata kelolanya. OJK menutup sekaligus menyelamatkan dari kontribusi secara negative yang berlawanan dengan fugsi utamanya.
Dalam kasus tingginya fraud, banyaknya pegawai yang sering mengelabui sistem administrasi atau customer yang tak peduli prosedur, calon debitur berusaha mengelabui pegawai dan sistem bank untuk mendapatkan kredit yang tak layak, maka kecurangan kecurangan itu membangun distrust bank.
Beberapa bank telah melakukan penjagaan internal bank untuk terhindar dari kontribusi negative, menjaga kecurangan calon nasabah dengan berbagai aplikasi termasuk sistem pengendalian internal, pengendalian risiko, sistem pemantauan berkala berbasis risk management, pengendalian preventif, detektif dan korektif
Bank yang sering mengalami kegagalan pelayanan elektronik, bank yang sistem ITnya kurang solid, bank yang memberi layanan tidak pasti dan sistem software sering terserang oleh phishing scam secara terus menerus yang sering memperolah teguran dari Otoritas Jasa Keuangan dan terlalu sering mendapat komplain dari nasabah tanpa penyelesaian yang sistemik maka dia sesungguhnya memliki ciri kontribusi negative.
Skandal skandal bank besar, seperti BLBI yang telah merugikan keuangan negara sekitar 138, 4 triliun, skandal PT Asuransi Jiwasraya dan ASABRI dengan total kerugian negara 38, 2 triliun dan mega skandal Bank Century dengan kerugian negara sekitar 7,4 triliun adalah lambang kontribusi negative bank yang tidak saja merugikan keuangan negara dan masyarakat namun menjadi tonggak sisi negative sejarah perbankan di Indonesia.
Sisi buruk sejarah perbankan yang kelabu termasuk serangan ciber yang telah terjadi beberapa tahun terkahir termasuk serangan pada bank KBMI 4 yang semestinya sudah memiliki sistem pertahanan siber yang kuat juga menjadi bagian dari perjalanan perbankan belakangan ini.
Direktur IT dan Digital bank serta tim harus super waspada terhadap meingkatnya seranga siber terhadap perbankan sebab menurut data terbaru FortiGuard Labs pada November 2026 mencatat 214.000 percobaan serangan dari total 350.600 serangan siber yang menyasar berbagai sektor kritis di tanah air.
Berita resmi terbaru mengatakan bahwa bulan November ini salah atu bank di Jepang yang melayani 128 bank kredit terganggu yang berkibat nasabah tak bisa menarik uang tunai, melakukan penyetoran maupun melakukan transaksi secara daring (CNBCTV 18).
Dalam laporan berita itu terkuak bahwa Shinkin Central Bank menyatakan bahwa karena gangguan tersebut maka penggunaan ATM, pentetoran dan penarikan di kantor cabang yang tersebar di 3.43o lokasi terpaksa dihentikan.
Di tengah beratnya kapasitas fiskal dan sempitnya sumber sumber penerimaan keuangan daerah bagi 38 pemerintah provinsi, 514 kabupaten - kota, yang seret maka fungsi dan kontribusi postif bank diharapkan meningkan sementara nasabah, pemegang saham dan pemerintah tak ingin hal hal negative terjadi di dunia perbankan kita.
Apa yang harus Dilakukan Bila Bank Daerah Berjalan Negatif?.
Dalam ilmu dan praktek perbankan modern, kepemimpinan perbankan bukan dengan pernyataan direksi atau serangkaian target perusahaan.
Perbankan yang sehat dan kuat tak tergantung kondisi eksternal dan internal. Ini yang disebut oleh MC Kinsey (2023) sebagai institutional capability, memiliki struktur, kultur bisnis dan aparatur perbankan yang kuat dan tata kelola kulktur yang melembaga.
RBB bukan sekedar perencanaan dan pipe line serta rasionalitas aksi korporasi baik melalui penguatan kredit dan fee-based income atau rencana bisnis bank yang fantastis. POJK Nomor 17 / 2026 menguatkan RBB itu dengan syarat yang lebih detail.
Tata kelola bank yang efektif bila dibarengi dengan formulasi RBB dan pelaksanaannya yang disiplin, tata kelola belanja yang pruden dan tumbuh berkelanjutan. Dengan alasan itulah maka OJK memperbaiki tata kelola RBB yang lama yang berusia 10 tahun..
Kebijakan itu harusnya sebuah kebajikan. Sukses kinerja bank bukanlah peningkatan angka angka. Bahkan bank yang besar dengan asset korporasi dan angka kredit yang besar, bila ada mis management, acapkali tak serta merta simetris dengan kontribusi yang signifikan. Suntikan modal yang acapkali diminta manajemen bank kepada pemerintah daerah bukanlah satu satunya jalan.
Suntuikan modal itu adalah short cut. Tapi bukanlah jaminan dari terhidarnya kerugian. Bila suntikan modal tak dibarengi dengan tata kelola yang baik, tak dikuatkan dengan karyawan dan pimpinan yang berintegritas, bila seleksi dan tata cara kredit, agunan dan risk management tak dikuatkan maka percuma saja menyuntikkan modal kepada bank yang sakit.
Terutama di masa yang tak menentu dan tekanan ekonomi dan keuangan negara, rencana strategis dan kemepimpinan perubahan adalah elemen kunci (Musgrave Richard .A; 1959). Tak ada yang lebih elementer bagi BOD dan BOC bank selain kepasitas kepemimpinan yang kuat dan agile. Kepemimpinan yang kuat akan memberi keleluasaan bank untuk mengejar visi, misi dan program utama.
Financial policy di daerah daerah harus tepat jumlah, tepat sasaran, seharusnya tepat tujuan. Penggunaan anggaran yang baik, kemampuan pengelolaan dan distribusi keuangan, akan memberi keleluasaan kepala daerah untuk mengejar visi, misi dan program utama dfaerah sesuai kampanye.
Pemerintah daerah biasanya banyak menitipkan orang orangnya untuk masuk ke dalam sektor perbankan daerah dengan memanfaatkan beberapa ahli. Namun banyaknya para ahli di dalam pemerintahan, terutama di lembaga advisory board seperti masih perlu ditunggu kinerjanya.
Jangan sampai kejadiannya seperti kritik The Death of Expertise in the Hands of Government yang ditulis oleh Tom Nicholes yang mengkritik Donald Trump terhadap pemanfaatan ahli dan kerjasama dengan Elon Musk di pemerintahan AS yang terlihat lebih pada peruntukan kampanye kandidasinya, daripada inovasi pemerintahan dan kesejahteraan yang berpihak kepada masyarakat di AS.
Ketangguhan Bank Melawan Pancaroba Ekonomi Politik
Data juga menunjukkan selama tiga tahun berturut turut bank bank kecil di Indonesia ditutup oleh OJK< Bank bank yang terjun bebas dengan nilai keuangan dan Kesehatan negatif dilikuidasi karena tak memiliki ketahanan keuangan, tak memiliki teknologi dan daya dukung yang buruk.
Menurut pertimbangan OJK beberapa Bank Perkreditan Rakyat dinilai seksama memiliki keringkihan tata kelola, sebagian campur tangan politik dalam tata kelola keuangan dan sumber daya manusia. Sementara bank bank yang memiliki modal inti di bawah 3 trilirun rupiah diharuskan untuk bergabung dengan bank lebih besar sesuai POJK/12/ 2020.
Pertanyaanya apakah BPD di Indonesia bisa resilient dan kompetitif?. Bagaimana mereka bisa kompetitif di tengah badai ekonomi nasional?, Bisakah mereka survive di tengah persaingan antar bank yang sangat ketat. Adakah faktor krusial yang bisa diambil pelajaran dari negara seperti Indonesia?. Semua hal di atas perlu Analisa dan strategi terukur dengan melibatkan kontribusi banyak pihak..
Secara ilmiah penulis memandang bahwa masih kecil jumlah studi mendalam yang menjelaskan dan memaknai langkah manajerial dan langkah strategis board of director, board of commissioner, kecuali bank itu sudah masuk dalam tahap pengawasan OJK.
Kelemahan umum dari para manajer ulung kita ialah belum menjadikan pengalaman ideal dan gagasan strategis terstruktur sebagai panduan demi keberlanjutan dan evaluasi capaian visi misi.
Jadi perlu ada penelitian mendasar, perlu ada studi untuk menjawab apa saja kunci keberhasilan bank daerah dan apa saja faktor kunci kegagalannya. Studi perbankan kita cenderung positif sides. (M. Mas’ud Said, 2026).
Ada beberapa bank pembangunan daerah yang menujukkan resiliensi atau ketahanan yang baik. Walau mereka sempat diterpa kasus BI-fast dan kasus kredit fiktif masih memiliki semangat bangkit kembali, survivalnya kuat. Bahkan tetap memiliki laba kosisten yang tumbuh.
Studi dan usaha terstruktur tentang pilar pilar pengembangan bank modern di Indonesia tak boleh sepi. Harus ada studi mendalam tentang barrier atau halangan dari kepala daerah dan sekaligus menjelaskan faktor enabling system yang membuat kinerja bank mentereng dan kuat. menjelaskan aspirasi aspirasi pemangku kepentingan.
Response atas aspirasi pemegang saham pengendali (gubernur), pandangan Dewan Komisaris dan Direksi Direksi mengenai arah dan strategi yang diharapkan dan corporate planning yang matang. membahas tentang trust stake holders dan pentingnyaa customer satisfaction serta kualitas produk bank.
Selama menjadi anggota komisaris selama 7 tahun saya mengamati dan menemukan pentingnya kepemimpinan bank daerah. Kita butuh pimpinan yang bisa membaca dan kuat dalam eksekusi.
Bank akan berkembang bila dibarengi dengan langkah kangkah strategis transformasi teknologi dan manajemen perubahan. Rencana Bisnis Bank tak boleh berisi tingginya angan angan, harus berisi analisis tentang studi dan observasi enabling system dari pemerintahan daerah yang mendukung kinerja bank.

Penulis buku BPD Resilient, Competitive and Contributive dan Komisaris Independen Bank Jatim, Tbk.
BERITA TERKAIT: