Krisis Perbatasan AS-Meksiko: Kegagalan terhadap Tanggap Darurat Kemanusiaan

Mereka terjebak dalam ketidakpastian sejak AS mengakhiri pembatasan era pandemi di perbatasan, sementara Meksiko juga menghalangi banyak migran untuk mengajukan suaka di AS.

Ada pula peraturan yang lebih ketat dirancang untuk menghalangi atau bahkan secara fisik mencegah orang menyeberangi perbatasan tanpa izin. Aturan baru tersebut dikenal sebagai Voluntary Return (VR), mengharuskan para pencari suaka untuk mendaftar melalui sebuah aplikasi dan menunggu janji temu dengan petugas perbatasan AS di titik-titik penyeberangan resmi.

Namun, aplikasi tersebut mengalami gangguan teknis dan kapasitas yang terbatas, sehingga banyak pencari suaka tidak dapat menjadwalkan janji temu atau mengalami penundaan yang lama. Mereka yang menyeberangi perbatasan secara ilegal terancam dideportasi dan dilarang memasuki AS selama lima tahun.

Di Mana Krisis Perbatasan Terjadi?

Krisis perbatasan terjadi terutama di perbatasan barat daya AS, yang membentang hampir 2.000 mil (3.200 km) dari California ke Texas. Sektor yang paling terdampak adalah El Paso di Texas dan San Diego di California.

Perbatasan barat daya juga merupakan salah satu yang paling dinamis dan beragam di dunia, karena dilintasi jutaan orang dan barang setiap tahun untuk alasan perdagangan, pariwisata, keluarga, dan pekerjaan. Perbatasan juga menghadapi berbagai tantangan seperti perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, kerusakan lingkungan, dan kekerasan.

Awal Krisis Perbatasan Dimulai

Krisis perbatasan bukanlah fenomena baru, melainkan hasil dari beberapa dekade terkait faktor politik, ekonomi, dan sosial yang telah membentuk pola migrasi di wilayah tersebut. Namun, beberapa peristiwa baru-baru ini telah berkontribusi pada situasi saat ini.

Pertama, pandemi Covid-19. Pandemi telah mengganggu mobilitas global dan memengaruhi mata pencaharian dan kesehatan jutaan orang di seluruh dunia. Pada bulan Maret 2020, pemerintahan Trump mulai mengusir para migran di bawah perintah kesehatan masyarakat yang dikenal sebagai Title 42.

Pemerintahan Biden terus mengusir para migran di bawah Title 42 hingga Mei 2021. Selama periode ini, sebagian besar pencari suaka di perbatasan barat daya tidak diberi akses mendapatkan perlindungan atau proses hukum, dan banyak dari mereka dikembalikan ke situasi yang berbahaya atau tidak stabil di Meksiko atau negara asalnya.

Kedua, ketidakstabilan politik di Amerika Latin dan Karibia. Banyak negara di Amerika Latin dan Karibia menghadapi serangkaian krisis beberapa tahun terakhir, termasuk bencana alam, kemiskinan, korupsi, kekerasan, dan ketidakstabilan politik.

Di Haiti, Presiden Jovenel Moïse dibunuh oleh pria bersenjata tak dikenal pada Juli 2021. Di Venezuela, Presiden Nicolás Maduro tetap mempertahankan kekuasaannya meskipun terjadi krisis ekonomi dan kemanusiaan yang parah.

Di Kuba, ribuan orang memprotes kekurangan pangan, pemadaman listrik, dan penindasan oleh rezim komunis. Di Nikaragua, Presiden Daniel Ortega menindak tegas perbedaan pendapat dan oposisi menjelang pemilihan umum yang kontroversial.

Ketiga, perubahan kebijakan di AS. Pemerintahan Biden telah mengambil pendekatan yang berbeda terhadap imigrasi dibandingkan pendahulunya, dengan berjanji menciptakan sistem lebih manusiawi dan teratur yang menghormati hak asasi manusia dan hukum internasional.

Namun, beberapa dari perubahan ini telah tertunda dan dihadapkan hambatan hukum dan logistik. Sebagai contoh, Biden telah berjanji  mengakhiri Migrant Protection Protocols (MPP), dikenal juga sebagai Remain in Mexico, yang mengharuskan para pencari suaka menunggu di Meksiko saat kasus mereka diproses di AS.

Namun, seorang hakim federal baru-baru ini memerintahkan pemerintah untuk mengembalikan MPP setelah menemukan pelanggaran hukum federal karena mengakhiri MPP tanpa alasan yang tepat. Pemerintah juga menghadapi kritik dari kedua sisi spektrum politik atas penanganan situasi perbatasan.

Siapa Saja yang Terlibat dalam Krisis Perbatasan?

Krisis perbatasan melibatkan banyak aktor dengan peran dan kepentingan yang berbeda. Pertama, pencari suaka. Mereka mencari perlindungan atau kesempatan di AS, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi.

Kedua, Pemerintah AS. Pemerintah AS bertanggung jawab untuk mengelola dan mengamankan perbatasan, serta menegakkan hukum dan kebijakan imigrasi. Pemerintah AS juga bekerja sama dengan lembaga dan organisasi lain untuk mengatasi situasi perbatasan.

Ketiga, Pemerintah Meksiko. Sebagai mitra utama AS dalam menangani situasi perbatasan, Meksiko memiliki perbatasan yang panjang dan kompleks dengan negara tetangganya di utara. Pemerintah Meksiko bekerja sama dengan AS dalam berbagai isu, seperti keamanan perbatasan, manajemen migrasi, perdagangan, dan pembangunan.

Keempat, komunitas internasional. Komunitas internasional memainkan peran penting dalam mengatasi akar penyebab dan konsekuensi migrasi di kawasan ini. Komunitas ini memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan kepada para pencari suaka dan pengungsi, serta dukungan kepada negara dan komunitas penampung pencari suaka.

Kelima, masyarakat sipil, meliputi berbagai aktor yang mengadvokasi atau membantu para pencari suaka dan pengungsi di perbatasan, seperti LSM, kelompok-kelompok berbasis agama, media, lembaga akademis, dan sukarelawan.

Mengapa Krisis Perbatasan Terjadi?

Krisis perbatasan terjadi karena adanya kombinasi faktor pendorong dan faktor penarik yang mempengaruhi keputusan migrasi, yakni faktor pendorong dan faktor penarik.

Faktor pendorong adalah kondisi atau peristiwa negatif yang mendorong orang untuk meninggalkan negara asal atau transit. Ini termasuk kekerasan, penganiayaan, kemiskinan, pengangguran, degradasi lingkungan, bencana alam, dan ketidakstabilan politik.

Sementara faktor penarik adalah kondisi atau peluang positif yang menarik orang ke negara tujuan. Hal ini meliputi keamanan, kebebasan, kemakmuran, penyatuan kembali keluarga, pendidikan dan perawatan kesehatan.
 
Bagaimana Krisis Perbatasan Dapat Diselesaikan?

Krisis perbatasan adalah masalah kompleks dan beragam yang membutuhkan solusi komprehensif dan terkoordinasi dari semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Beberapa solusi yang mungkin dilakukan, antara lain mengatasi akar penyebab migrasi terlebih dahulu. AS dan negara-negara lain harus berinvestasi lebih banyak dalam bantuan pembangunan dan program kerja sama untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan tata kelola di negara-negara asal atau transit para pencari suaka.

Program-program ini harus berfokus pada penciptaan peluang ekonomi, penguatan lembaga-lembaga demokratis, mempromosikan hak asasi manusia dan supremasi hukum, mengurangi kekerasan dan korupsi, meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam.

Solusi lain, meningkatkan jalur hukum untuk migrasi. AS harus mereformasi sistem imigrasinya untuk menciptakan lebih banyak jalur legal bagi para pencari suaka yang memenuhi syarat mendapatkan perlindungan atau penerimaan berdasarkan alasan kemanusiaan atau ekonomi.

Jalur-jalur ini dapat mencakup perluasan kuota pemukiman kembali pengungsi, penyederhanaan prosedur suaka, pembuatan visa sementara atau permanen untuk pekerja atau pelajar, dan memfasilitasi proses penyatuan kembali keluarga.

Peningkatan manajemen dan keamanan perbatasan juga bisa jadi solusi. AS perlu meningkatkan manajemen dan keamanan perbatasannya dengan mengerahkan lebih banyak personel, teknologi, dan infrastruktur untuk mencegah penyeberangan ilegal dan kegiatan penyelundupan.

Namun, langkah-langkah ini harus diimbangi dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan proses hukum yang adil. AS juga harus lebih banyak bekerja sama dengan Meksiko dan negara-negara lain untuk meningkatkan pertukaran informasi, pengumpulan intelijen, dan operasi bersama.

AS juga perlu memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan kepada para pencari suaka. Bantuan kemanusiaan dan perlindungan memadai bagi para pencari suaka di perbatasan atau yang sedang dalam perjalanan perlu diberikan AS. Hal ini termasuk memastikan akses terhadap makanan, air, tempat tinggal, perawatan kesehatan, penasihat hukum, dan layanan dasar lainnya.

AS harus menghormati hak untuk mencari suaka dan memastikan pemrosesan klaim suaka yang adil dan efisien. AS juga harus menghindari pengusiran atau penahanan para pencari suaka dalam kondisi yang tidak aman atau tidak manusiawi, dan sebagai gantinya mencari alternatif lain selain penahanan, seperti manajemen kasus atau sponsor komunitas.

Solusi lain, mendorong integrasi dan kohesi sosial. AS harus mendorong integrasi dan kohesi sosial para pencari suaka yang diterima atau dimukimkan kembali di AS. Hal ini termasuk menyediakan akses ke pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan, orientasi bahasa dan budaya, dan partisipasi sipil.

Budaya saling menghormati dan inklusi bagi para pencari suaka dan pengungsi, serta memerangi diskriminasi, dan kejahatan kebencian perlu ditanamkan.
 
Kesimpulan

Krisis perbatasan AS-Meksiko merupakan tantangan serius dan mendesak yang membutuhkan tanggapan komprehensif dan terkoordinasi dari semua pemangku kepentingan yang terlibat. AS memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi dan membantu para pencari suaka yang melarikan diri dari kekerasan, penganiayaan, kemiskinan, atau kesulitan lain di negara asal atau transit mereka.

AS juga berkepentingan untuk menjaga perbatasan yang aman dan tertib dengan memfasilitasi perdagangan, pariwisata, hubungan keluarga dan pekerjaan negara tetangganya di selatan.

Dengan mengatasi akar penyebab migrasi, meningkatkan jalur hukum untuk migrasi, meningkatkan manajemen dan keamanan perbatasan, memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan kepada para pencari suaka, serta mempromosikan integrasi dan kohesi sosial, AS dapat mencapai pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif terhadap situasi perbatasan.

*Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta