Baksos HUT Ke-77 Bhayangkara, Jenderal Sigit Ingin Polri Selalu Bersama Rakyat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, baksos tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok Polri, baik di bidang harkamtibmas, perlindungan, pengayoman, maupun pelayanan kepada masyarakat.

"Dalam kesempatan rangkaian hari ke-77 Bhayangkara ini, Polri melaksanakan kegiatan-kegiatan agar bisa terus berinteraksi dan hadir di tengah masyarakat, dalam berbagai bentuk kegiatan," kata Kapolri saat pelepasan kegiatan baksos di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Senin (19/6).

Baksos tersebut meliputi kegiatan bedah rumah, perbaikan pembersihan tempat ibadah atau biasa disebut bakti religi, perbaikan rumah bagi anggota dan masyarakat, serta pembangunan sumber-sumber air, khususnya di wilayah yang membutuhkan.

Mantan Kabareskrim Polri ini pun berharap baksos tersebut makin mendekatkan hubungan Polri dengan masyarakat. Sebab dengan sinergisitas baik antara Polri dengan masyarakat, tokoh agama, TNI, dan seluruh stakeholder bisa menguatkan kesiapan TNI-Polri untuk menghadapi tahun politik.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjaga perdamaian, persatuan, kesatuan, dan keberagaman yang kita miliki sebagai kekayaan NKRI yang harus terus kita kawal dan jaga, siapa pun pemimpinnya nanti," ujar Sigit.

Kegiatan baksos itu juga digelar untuk menghadapi situasi ketidakpastian global yang berdampak pada situasi ekonomi masyarakat.

Ia berharap jajaran Polri bisa hadir untuk masyarakat yang membutuhkan, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan langsung.

"Harapan kami dengan interaksi di masyarakat, anggota kami bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat," tandasnya.

Dalam kegiatan baksos ini, Polri memperbaiki sebanyak 2.170 tempat ibadah, dengan rincian 1.195 masjid, 706 gereja, 118 pura, 77 vihara, dan 74 klenteng.

Polri juga melakukan bedah rumah untuk anggota dan masyarakat sebanyak 269 unit. Lalu pembangunan fasilitas air bersih di 70 lokasi, bantuan sosial berupa 322.085 paket sembako yang akan disalurkan mulai tanggal 20 hingga 30 Juni 2023, dengan sasaran PKL, buruh korban PHK, buruh harian, hingga pemulung.