Tinjau Serbuan Vaksinasi Di Solo, Kapolri Pesan Optimalkan Pengendalian Mobilitas Masyarakat

Kapolri menyampaikan, peningkatan kasus Covid-19 beberapa hari terakhir secara nasional mencapai 38 ribu kasus dan keterisian tempat tidur Rumah Sakit atau Bed Occupancy Rate ( BOR) mencapai 80-90 persen harus diwaspadai.

Untuk itu, Kapolri meminta Forkompimda Jawa Tengah agar betul-betul bisa mengendalikan mobilty indeks dengan mengoptimalkan PPKM Darurat yang didalamnya ada pembatasan pergerakan dengan memisahkan sektor esensial dan kritikal, di luar itu tetap di rumah sehingga laju perkembangan penularan Covid-19 bisa diminimalkan.

“Titik penyekatan dari tingkat Kecamatan dan Kabupaten agar diperiksa betul sehingga bisa menyaring yang boleh lewat,” kata Kapolri kepada wartawan di Gedung Wanita Sarana Krida Kusuma, Kamis (9/7).   

Mantan Kabareskrim Polri itu juga meminta agar PPKM Mikro yang dilaksanakan terus memaksimalkan testing dan tracing, ditambah memperkuat treatment dengan menyuplai obat-obatan ataupun kebutuhan sehari-hari bagi warga yang melakukan isolasi mandiri atau isoman.

“Juga kelola limbah Covid dengan baik sehingga tidak menular,” tandas Kapolri.

Disamping itu, guna mempercepat target herd immunity, Kapolri mengharapkan adanya akselerasi Forkompimda untuk memperluas vaksinasi massal sehingga dalam satu minggu masyarakat yang telah mendapat vaksin mencapai 1 juta.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menambahkan, percepatan proses vaksinasi merupakan forumla yang ampun untuk mengurangi kasus positif Covid-19.

"Percepatan vaksinasi dengan target masing-masing 4.000 maka diawal Agustus herd iminity bisa tercapai,” kata Hadi.

Seperti diketahui, sasaran vaksinasi Jawa Tengah telah mencapai 5.508.595 orang. Rinciannya dosis pertama 3.772.042 orang (68,48 persen) dan dosis kedua 1.955.834 orang (35,51 persen). Rata-rata vaksinasi harian periode 1 sampai 7 Juli  2021 sebanyak 72.466 orang pe hari.

Sementara jumlah titik penyekatan PPKM Darurat  sebanyak 236 titik. Rinciannya 4 titik cek point antar provinsi, 39 titik cek point antar kabupaten/kota 141 pos pembatasan dan 52 pos pengendalian. Jumlah personel yang dilibatkan sebanyak 2.526.