Pada rapat tersebut, Kapolri sepakat jika jalur sepeda permanen di Jakarta dibongkar. Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI dan instansi terkait.
"Saya setuju untuk jalur sepeda permanen nanti dibongkar saja," kata Jenderal Listyo Sigit diberitakan
Kantor Berita RMOLJakarta.
Listyo menambahkan, pihaknya akan melakukan kajian terkait implementasi sepeda sebagai sarana olahraga dan sarana transportasi ini. Kajian ini salah satunya dengan studi banding ke luar negeri.
Mantan Kabareskrim Polri ini menyebutkan, hal terpenting dalam menyelesaikan persoalan jalur sepeda adalah pengaturan waktu dan luasan jalur. Polri, kata dia, akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pemda DKI.
"Jalur sepeda tetap ada dan jam dibatasi sehingga tidak mengganggu pengguna lain," tandasnya.
Persoalan jalur sepeda permanen di Jakarta ini banyak dikeluhkan oleh anggota dewan. Salah satunya adalah anggota Komisi III Fraksi Nasdem, Taufik Besari.
Secara khusus, Besari menyinggung jalur
road bike atau sepeda balap yang terlalu diskriminatif. Ia lantas meminta Kapolri untuk mengurai persoalan jalur sepeda ini.
"Pengaturannya bisa diatur, jamnya, jalurnya. Bagaimana masyarakat tetap aman, pesepeda juga aman. Tidak terjadi konflik yang mengakibatkan semangatnya turun," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Jalur sepeda permanen di DKI Jakarta turut dibahas dalam rapat Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6). 
BERITA TERKAIT: