Tak Cuma Harus Sejalan Visi Misi Kapolri, Rekam Jejak Kabareskrim Baru Tidak Boleh Cacat Karena Pelanggaran HAM

Pekan depan, kita semua sudah memasuki bulan yang baru yaitu bulan Februari.

Entah kapan diumumkan, tapi publik menunggu pengumuman dari Mabes Polri tentang siapa yang akan menjadi Kabareskrim Polri, posisi yang sebelumnya dijabat oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh berharap Kabareskrim Polri yang baru dapat sejalan dengan visi misi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Saya berharap siapa pun yang akan mengisi pos tersebut adalah orang yang sejalan dengan Kapolri, memiliki integritas dan kapasitas yang baik serta berkomitmen untuk menjalankan visi misi yang sudah disampaikan Kapolri," ujar Pangeran dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (30/1).

Pangeran menyebutkan bahwa sesuai mekanisme, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) yang akan menggodok nama-nama calon Kabareskrim untuk selanjutnya diberikan kepada Kapolri.

"Sepenuhnya menjadi kewenangan Kapolri untuk menetapkan siapa yang menduduki pos tersebut," kata dia.

Pangeran pun berharap pos jabatan Kabareskrim dapat segera terisi agar kinerja kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat serta pemelihara keamanan dan ketertiban dapat terjaga dengan baik.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, mengatakan siapa pun pejabat yang akan mengisi kursi bergengsi itu, tentu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Kapolri baru. Pihaknya tidak memberi rekomendasi perwira tertentu.

"Bagi kami tidak ada preferensi sebaiknya Irjen A, B, atau C. Semuanya kami kenal dengan baik, dengan catatan prestasi masing-masing," kata Arsul.

Harusnya, lanjut Wakil Ketua Umum DPP PPP itu, Kabareskrim baru harus memiliki visi-misi yang sama dengan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, seperti dipaparkan di hadapan parlemen saat fit and proper test, beberapa waktu lalu.

Salah satu visi dan misi tersebut adalah mengenai transformasi organisasi Polri. Mengingat banyaknya sorotan belakangan ini terhadap institusi tersebut.

Jadi, mari kita tunggu bersama, siapa yang akan ditunjuk dan yang dipercaya oleh Kapolri Listyo untuk menjadi Kabareskrim Polri yang baru.

Tapi untuk sekadar memberi masukan kepada Kapolri adalah pejabat Kabareskrim yang baru, tidak boleh yang cacat rekam jejaknya karena misalnya saat memimpin, ternyata organisasi yang dipimpinannya atau anak buah yang dipimpinnya melakukan aksi kebrutalan yang menghilangkan nyawa masyarakat sipil sehingga dinyatakan telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Penghormatan terhadap HAM adalah salah satu faktor penting yang wajib ditaati oleh Polri.