Optimalisasi pelayanan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme serta ketaatan hukum bagi seluruh penanggung jawab perusahaan penempatan PMI anggota APJATI dan karyawannya.
Kerja sama tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Hery Sudarmanto dan Ketua Umum APJATI, Abdullah Umar Basalamah, di Kantor Kemnaker, Senin (7/5).
"Kita berharap penandatangan MoU ini bisa meningkatkan kualitas SDM Pekerja migrant sehingga lebih terlindungi dan meningkat kesejahteraannya," kata Hery Sudarmanto.
Dengan adanya MoU ini, kata Hery kerja sama antara pemerintah dengan swasta dapat diperkuat dalam upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran yang bekerja luar negeri serta mencegah masuknya pekerja migran ilegal yang unprosedural dan undocumented.
"Kita terus berupaya dan berkomitmen kuat untuk memberikan perlindungan kepada PMI dan anggota keluarganya sejak sebelum bekerja, masa bekerja sampai kembali ke daerah asalnya. Diharapkan upaya tersebut mampu menekan angka pekerja migran ilegal dan menjamin keselamatan PMI," kata Hery.
Nota kesepahaman meliputi pencegahan pemberangkatan PMI secara non prosedural, peningkatan kualitas tata kelola pelindungan PMI, perluasan kesempatan kerja PMI pada pengguna berbadan hukum, pemberdayaan PMI dan anggota keluarganya setelah bekerja dan penyelenggaraan program peningkatan kualitas Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
Sementara Ketua Umum APJATI, Abdullah Umar Basalamah menyatakan siap menjalankan poin-poin nota kesepahaman agar pekerja migran lebih berkualitas, terampil dan professional dalam berkerja di luar negeri.
Selaku mitra pemerintah, kata Umar, DPP APJATI mendukung program pemerintah dan terus berperan aktif melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja migran/
“Saya berharap keberadaan APJATI selaku induk organisasi P3MI dan mitra pemerintah mampu bekerja sama serta berkontribusi positif," katanya.
[dzk]
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) terkait optimalisasi pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 
BERITA TERKAIT: