"
Pada 27 November 2017 sekitar pukul 09.00 (WIB) pagi, beberapa rumah warga kami (penolak bandara Kulon Progo) di Desa Palihan didatangi oleh pihak Angkasa Pura (AP) I, PT Pembangun Perumahan (PT-PP), dan PT Surya Karya Setiabudi (PT-SKS). Mereka dikawal 400 personel oleh Satpol PP, Aparat Kepolisian, Militer, dan beberapa tidak berseragam atau berbaju sipil," kata perwakilan PWPP-KP, Ustaz Sofyan.
Lalu, sekitar pukul 09.40 WIB dengan dikawal aparat bersenjata laras panjang, gas air mata, dan stik pemukul serta alat berat mulai masuk ke halaman dua rumah warga. Menurut Sofyan, pihak AP I bersama aparat mengancam warga untuk mengosongkan tanah dan rumah yang dianggap telah menjadi milik AP I karena sudah dikonsinyasi dan telah ada pemutusan hak atas tanah di pengadilan.
"
Namun, di depan AP I dan aparat kepolisian, kami menyatakan sikap kami, bahwa kami tetap menolak proyek bandara Kulon Progo," kata Sofyan.
Kekerasan
Sekitar pukul 10.30 WIB, pihak AP I beserta aparat kepolisian memaksa warga untuk meninggalkan rumah. Aparat kepolisian mulai mengerahkan personel yang lebih banyak untuk mengepung pintu rumah warga. Kemudian salah satu pihak dari kepolisian memerintahkan anggotanya dan beberapa orang berbaju sipil, salah satunya menggunakan penutup muka, untuk menyerang rumah warga. Mereka mendobrak pintu rumah dengan tendangan, linggis, dan palu. Seketika, pintu dan jendela rumah hancur.
"
Tidak berhenti di situ. Mereka juga mengobrak-abrik halaman rumah kami dan merobohkan pepohonan, merusak pintu rumah, mencopot jendela, memutuskan aliran listrik sampai membuat galian di depan rumah agar kami tidak bisa masuk ke halaman rumah kami sendiri," lanjut Sofyan. Menurut Sofyan, mereka juga menyasar masjid dan memutuskan aliran listrik salah satu masjid.
Pemutusan listrik untuk Desa Palihan dilakukan langsung oleh PLN Kulon Progo. PWPP-KP menilai, tindakan AP I beserta aparat kepolisian adalah tindakan sewenang-wenang.
"
Bagi kami New Yogyakarta International Airport (NYIA) bukanlah kepentingan umum, justru proyek bandara tersebut akan merampas banyak ruang hidup masyarakat umum," tulis PWPP-KP dalam keterangan persnya.
Agenda Pembangunan Berkelanjutan
Terlepas dari pemberitaan tentang konflik agraria yang sedang terjadi di Kulon Progo tersebut, yang memprihatinkan adalah fakta bahwa pembangunan infra struktur di Indonesia kembali memicu konflik agraria.
Atas kesadaran atas konflik agraria yang rawan terjadi pada setiap pembangunan , Persatuan Bangsa-Bangsa telah menjalin kesepakatan dengan para negara anggota PBB termasuk Indonesia dalam bentuk Agenda Pembangunan Berkelanjutan sebagai pedoman pembangunan abad XXI di planet bumi. Agenda Pembangunan Berkelanjutan tidak membenturkan namun mempersatupadukan kepentingan pembangunan dengan kepentingan alam dan manusia.
Agenda Pembangunan Berkelanjutan memungkinkan pembangunan tanpa harus mengorbankan kepentingan alam dan manusia. Keyakinan bahwa pembangunan infrastuktur hanya dapat dilaksanakan secara hukumnya wajib tidak-bisa-tidak harus mengorbankan alam dan manusia sudah anakronis, maka irelevan akibat tidak sesuai kenyataan.
Kalau mau pasti mampu, namun kalau tidak mau ya pasti tidak mampu. Maka inti permasalahan terletak pada bukan kemampuan tetapi kemauan.
Insya Allah, pemerintah daerah bersama pengembang dan rakyat Kulon Progo berkenan duduk bersama bermusyawarah mufakat dengan pedoman Agenda Pembangunan Berkelanjutan bergotong royong mengejawantahkan semangat pembangunan infrastruktur yang sedang digelorakan oleh Presiden Jokowi, tanpa harus mengorbankan alam dan rakyat.
Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan
.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: