Demikian disampaikan politikus senior Rachmawati Soekarnoputri. Rachmawati pun memberi contoh, misalnya, ada KUHAP pasal 77. Namun KUHAP ini ditabrak untuk membebaskan tersangka kasus gratifikasi dan rekening gendut Komjen Budi Gunawan dari jerat hukum.
Contoh lain, sambungnya, ada buron koruptor obligor hitam pengemplang pajak Mega skandal BLBI. Namun ternyata buronan akan dikasih pengampunan dengan rencana tax amnesty.
"Dan masih banyak anomali lainnya. Tapi kalau nenek-nenek mencuri 3 batang kayu bakar karena lapar para penegak hukum dari polisi sampai dengabn hakim bertindak garang dan pelaku msk penjara," kata Rachmawati beberapa saat lalu (Rabu, 11/5).
Rachma mengingatkan, ketidakadilan hukum oleh penguasa akan menuai dampak ketidakpercayaan publik terhadap polisi dan peradilan serta akan terjadi maraknya kriminalitas dan kasus suap hakim.
"Contoh terang benderang sejak kasus BG sampai hakim Sarpin membebaskan yang bersangkutan dan BG malah diangkat jadi Wakapolri," jelasnya.
Di saat yang sama, sambungnya, kasus-kasus kriminal jatanras dari begal sampai pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain terus terjadi. Ini bisa terjadi selama penguasa hipokrit menggunakan kekuasaan memanipulasi hukum dari kebenaran dan keadilan demi oligarki kekuasaan rezim.
"Maka soon or later akan terjadi
chaos. Jadi elayaknyalah para penegak hukum Polri-Kejagung dan Kehakiman harusnya dipimpin oleh individu bersih wibawa dan amanah. Ayo tolak penegak hukum korup," demikian Rachma.
[ysa]
. Penguasa saat ini penuh anomali dan hipokrit. Di bawah rezim ini mana bisa Indonesia dikatakan sebagai negara hukum. 
BERITA TERKAIT: