Ada beberapa gedung yang akan menjadi sasaran saksi. Yaitu kantor Gubernur DKI Jakarta, Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dam Gedung Mahkamah Agung (MA).
Dalam aksi ini, sebagaimana disampaikan Ketua DPW FSPMI DKI Jakarta, Winarso, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 19/4), akan disuarakan beberapa tuntutan dan aspirasi.
Yaitu cabut PP No 78 2015 Pengupahan, menolak upah murah, meminta pemerinrah agar menaikkan upah minimum 2017 sebesar Rp 650 ribu.
Selain itu, sambungnya, FSPMI juga meminta pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi buruh dan aktivis gerakan sosial.
"Kami juga Koalisi Buruh Tolak Ahok (KBTA) nenolak Ahok untuk Gubernur DKI, serta menolak menolak Reklamasi Teluk Jakarta dan pengusuran rakyat. Kami juga menolak RUU tax amnesty," demikian Winarso.
[ysa]
BERITA TERKAIT: