Berdasarkan hasil pemanÂtauan di sejumlah daerah, pemerintah pusat dituding melakukan pembiaran atas pelanggaran yang dilakukan kepala-kepala daerah. Padahal di Indonesia, kebebasan beÂragama dan berkeyakinan sudah dijamin oleh konstitusi.
Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Komnas HAM, Jayadi Damanik, menuturkan berÂdasarkan pengumpulan data dan hasil monitoring pihaknya menemukan ada sejumlah masalah pelanggaran KBB pada awal tahun 2016 ini.
"Pertama soal catatan kritis terhadap RUU Perlindungan Umat Beragama yang diiniÂsiasi oleh Kementerian Agama, kami menemukan ada sejumÂlah persoalan yang patut menÂjadi catatan," ujarnya.
Persoalan tersebut antara lain, tidak dimasukkannya perlindÂungan terhadap penganut keyaÂkinan dan aliran kepercayaan, tidak jelasnya definisi perlindÂungan umat beragama, masalah pendaftaran agama dan majelis agama, hingga masalah pendiÂrian rumah ibadah. "Persoalan-persoalan ini belum dimasukkan ke dalam pembahasan RUU tersebut," ungkapnya.
Dari pemantauan Komnas HAM di 6 kota/kabupaten di Jawa Barat ditemukan banyak Peraturan Daerah (Perda) yang diskriminatif dan melanggar KBB. Kota/kabuÂpaten tersebut antara lain, Kuningan, Tasikmalaya, Cianjur, Bandung, Bekasi, dan Bogor. Masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) sudah mendaÂpat masukan dari Komnas HAM terkait Perda tersebut.
Sementara dalam monitoring kasus, Komnas HAM melakuÂkan penanganan atas kasus pengusiran jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Bangka, kaÂsus penolakan pembangunan masjid di Jayawijaya, kasus pemulangan pengungsi Syiah di Jawa Timur dan pengungsi Ahmadiyah di NTB, hingga kasus Gafatar.
"Dalam kasus pengusiran jemaah Ahmadiyah di Bangka, Komnas HAM sudah berkomunikasi dengan Pemda dan Polres setempat dan sampai saat ini jemaah Ahmadiyah tersebut masih berada di wilayahnya," kata Jayadi.
Untuk kasus penolakan pembangunan mesjid di Jayawijaya, Papua, Komnas HAM sudah menyurati pemda setempat agar menjamin hak beragama dan berkeyakinan setiap warga negara.
"Sementara dalam kasus pengungsi Syiah dan jemaah Ahmadiyah, Komnas HAM menilai telah terjadi pemÂbiaran negara atas masalah tersebut, begitu juga dengan kasus Gafatar," ujarnya.
Jayadi menerangkan, dari hasil pemantauan Komnas HAM terdapat perbedaan panÂdangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait KBB. Padahal jelas, masalah kebebasan beragama adalah urusan pemerintah pusat, tapi implementasi kebiÂjakannya ada di daerah.
"Peran pemerintah pusat sangat minim dalam penyeleÂsaian masalah KBB, sementara banyak perda diskriminatif dan melanggar KBB yang ternyata tidak dipermasalahkan oleh Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)," ungkapnya.
Pihaknya mendorong pemerÂintah pusat agar lebih sering turun tangan dalam menyikapi masalah KBB.
"Jadikan KBB sebagai inÂdikator keberhasilan penyeÂlenggaraan pelayanan publik, di mana pemerintah pusat perlu memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dalam merÂespon masalah KBB di pelosok daerah," tandasnya.
Pelapor khusus KBB Komnas HAM, M Imdadun Rahmat menambahkan, dalam RUU Perlindungan Umat Beragama terjadi perdebatan soal agama lokal dan aliran kepercayaan. Pemerintah masih bersikukuh menggunakan konstruk agama Samawi dalam mendefinisikan suatu agama.
"Dalam konstruk tersebut harus harus ada Tuhan, kitab suci, wahyu, nabi, peribadatan dan sebagainya. Akibatnya agama-agama lokal tidak masuk dalam definisi sebuah agama," katanya.
Kondisi ini dikhawatirkan akan mendiskriminasi penÂganut aliran kepercayaan/keyakinan, padahal negara wajib melindungi semua warÂganya. "Usulan Komnas HAM soal RUU Perlindungan Umat Beragama adalah kurangi boÂbot pengaturan dan pengenÂdalian, tapi perkuat bobot perlindungannya," katanya.
Imdadun berharap, RUU tersebut juga berisikan laranÂgan melakukan gangguan, intimidasi, dan ancaman terhÂadap penganut agama lain.
Sementara terkait masalah pembangunan rumah ibadah, Komnas HAM berharap ada kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendirikan ruÂmah ibadah. "Jangan sampai membangun rumah ibadah lebih sulit dari membuat bar atau panti pijat," sindir Imdadun.
Pihaknya juga meminta Kemendagri untuk melakuÂkan review nasional terhadap semua Perda yang diduga bertentangan dengan konstiÂtusi. Komnas HAM sendiri menyatakan siap bekerja sama dengan Kemendagri untuk mengidentifikasi Perda yang bermasalah. ***
Komnas HAM mencatat pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan berÂkeyakinan masih terus terjadi. 
BERITA TERKAIT: