Usul Sudirman Said Bakal Merugikan Indonesia, Presiden Harus Tolak Opsi 'Offshore'

Karena itu Presiden Jokowi harus menolak opsi tersebut dan mendukung gagasan Menko Perekonomian Rizal Ramli menggunakan skema onshore atau di darat.

"Pembangunan kilang minyak di laut hanya jangka pendek. Tapi rugi secara panjang. Maka lebih baik Presiden menolak usulan Menteri ESDM Sudirman Said itu ketimbang rugi dalam jangka panjang," kata pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Senin (7/3).

Dia menjelaskan itu berdasarkan pengalaman Australia yang membangun kilang terapung atau laut. Negeri Kangguru itu banyak mengalami kerugian di samping mahalnya biaya pembangunan di laut, tidak terkecuali hilangnya kesempatan kerja untuk rakyat.

Apalagi, tambahnya, Blok Masela memliki cadangan untuk 60 tahun ke depan. Dengan sendirinya biaya perawatan dan cost recovery akan lebih mahal.

"Jika biaya perawatan dan cost recovery lebih mahal, maka ini juga akan berpengaruh kepada keuntungan Indonesia. Keuntungan untuk Indonesia jadi berkurang," paparnya.

Ia kemudian mengingatkan, pengelolaan Blok Masela harus ditegaskan siapa pemilik sah blok lapangan gas abadi itu. Menurut dia, minimal ada tiga pemilik yang menguasai sumur bor Blok Masela, seperti pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

"Apakah sudah jelas bagian untuk masyarakat Maluku? Sudah jelas belum? Jangan-jangan ujungnya nanti dipakai UU Perimbangan Pusat. Harus jelas dong bagaimana untuk masyarakat Maluku, dalam bahasa sederhananya, kita wajib memperhitungkan kepemilikian orang daerah," selorohnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI, Tamsil Linrung mengharapkan, persoalan Blok Masela diselesaikan secepatnya. Jika tidak, akan berdampak buruk bagi image Indonesia di mata investor. "Silahkan putuskan dengan melibatkan para ahli untuk menyelesaikan Blok Masela ini," kata Tamsil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/3).

Karena itu, pihaknya akan menanyakan perihal Blok Masela dalam rapat kerja dengan Kementrian ESDM besok. "Besok ada rapat kerja dengan Kementerian ESDM, kita akan menanyakan soal ini dengan meminta agar tidak menyita waktu membicarakan masalah ini,  sehingga Presiden mengambil langkah cepat," pungkasnya. [zul]