"Kami pasti menolak jika dasar hukumnya dipaksakan dan pengelolaannya tidak jelas," kata Jurubicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR, Syaikhul Islam Ali, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 26/12).
Syaikhul Islam menilai kebijakan itu berpotensi terjadinya penyelewenangan. Karena itu, PKB mau meminta menteri ESDM Sudirman Said memberi klarifikasi
"Kalaupun idenya bagus dasar hukum dan pengelolaannya harus jelas. Kalau tidak, potensi penyelewengannya besar," kata Syaikhul Islam yang juga Wakil Ketua Komisi VII dalam keteragan Sabtu malam (26/12).
Dalam hitungannya Syaikhul, total Dana Ketahanan Energi selama lima tahun sekitar Rp 77,5 triliun. Dengan asumsi dana terkumpul sekitar Rp 15,5 triliun per tahunnya.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
. Posisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKS) terhadap Dana Ketahanan Energi sangat jelas. 
