Nampak perbedaan yang tipis. Dan yang jelas, publik juga akhirnya menilai kinerja menteri sama sekali tak tergantung dengan apakah dia berasal dari partai atau bukan. Namun secara umum, publik mengakui kinerja anggota Kabinet Kerja dari parpol justru lebih baik ketimbang menteri nonparpol.
Demikian hasil survei Political Communication Institute. Survei ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap 1.200 responden, yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan pada 20-26 November 2015. Metode penelitian tersebut menggunakan multistage random sampling, dengan margin of error sebesar 3,1 persen.
"Saat kami mengajukan pertanyaan apakah ada atau tidak ada perbedaan kinerja menteri berlatar belakang parpol dan nonparpol? Publik tidak mempersoalkan soal latar belakang itu. Latar belakang tak penting bagi publik, yang penting menteri bekerja," ujar peneliti Polcomm Institute, Afdal Makkuraga Putra, dalam keterangan Senin malam (21/12).
Afdal menjelaskan, selama ini publik memberi penilai terhadap program kementerian yang dirasakan langsung atau bermanfaat bagi pembangunan. Dari sini menonjol hasilnya adalah Menteri Desa PDT dan Daerah Tertingal, Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Menteri Sosial, dan Menteri Agama.
"Tingginya kepuasan publik terhadap Marwan Jafar dalam survei ini tidak begitu mengejutkan karena memang programnya dirasakan ada manfaatnya langsung bagi pembangunan seperti visi misi Jokowi-JK. Begitu juga juga dengan Menteri PU Basuki Hadimuljono. Karena itu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur," demikian Afdal.
[ysa]
. Sekitar 49,8 persen publik menilai tak ada perbedaan mendasar antara menteri yang berasal dari partai politik maupun menteri non-parpol. Sementara itu, sebanyak 50,2 persen publik menyatakan ada perbedaan antara menteri non-parpol dengan menteri yang berasal dari partai politik. 
BERITA TERKAIT: