CPOPC diharapkan dapat menghadapi tekanan negara-negara Barat yang merasa terganggu oleh produksi sawit kedua negara.
Dokumen pembentukan Dewan Negara Produsen Minyak Sawit itu ditandatangani Menko Maritim dan Sumber Daya RI Rizal Ramli bersama Menreri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Amar Douglas Unggah Embas di sela-sela ASEAN Summit ke-27 di Kuala Lumpur, Malayia.
Rizal Ramli mengagas pembentukan CPOPC tak lama setelah ia bergabung dengan Kabinet Kerja pada Agustus lalu.
"Kerjasama itu (CPOPC) bagus. Perlu untuk menghadapi tekanan asing terhadap industri
palm oil Malaysia dan Indonesia," ujar Mahathir Mohamad di sela pertemuan antara dirinya dengan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) Rachmawati Soekarnoputri di Yayasan Kepimpinan Perdana Malaysia di Putrajaya, Senin siang (14/12).
Bagaimana pun juga, sebut Mahathir, negara-negara Barat selalu berusaha menjelek-jelekkan industri sawit Indonesia dan Malaysia dengan berbagai isu, mulai dari isu kesehatan sampai isu kerusakan lingkungan.
"Mereka tak mau
soya bean yang mereka produksi dikalahkan oleh
palm oil, termasuk sebagai bahan bakar biofuel," sambungnya.
CPOPC tidak akan mematok harga minyak sawit, melainkan berusaha memastikan harga minyak sawit berkelanjutan dengan mengorganisir dan mengharmonisasi manajemen stok minyak sawit.
Selain itu, keanggotaan CPOC bisa diperluas ke negara-negara produsen sawit dunia seperti Brasil, Colombia, Thailand, Ghana, Liberia, Papua Nugini, Filipina dan Uganda.
Menurut Rizal Ramli dalam keterangannya terkait pembentukan CPOPC, lembaga itu akan mengembangkan kerangka kerja industri minyak sawit yang berkelanjutan dengan menetapkan standar yang tinggi dalam pertanian sawit berkelanjutan.
[dem]
BERITA TERKAIT: