Menurutnya, wacana program ini baru menyentuh kalangan atas saja dalam hal ini, akademisi, mahasiswa, pemuda, dan elit politik. Lanjut Yefta, program bela negara ini harus diimplementasikan ke dalam kurikulum sekolah mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
"Kenapa demikian? Karena penanaman ini harus dimulai sejak dini,†tutur Yefta dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Sabtu(24/10).
Walau begitu, Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) tetap mendukung program bela negara. Yefta bilang, DPP KNPI bidang Pertahanan sudah melakukan audiensi dengan Kemenhan sehingga mendukung kegiatan ini. Bentuk nyata dukungan KNPI adalah menyiapkan kader-kader dari seluruh Indonesia untuk mengikuti program bela negara.
Sampai akhir periode kepengurusan DPP KNPI ini pada tahun 2018, papar Yefta, pihaknya telah menargetkan sebanyak satu juta kader KNPI mengikuti program bela negara. Dirinya juga menyarankan di setiap daerah kader KNPI ikut dilibatkan dalam program tersebut.
"Karena dari 153 organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang berhimpun di KNPI pasti memiliki minat dan kemampuan mengikuti program ini,†imbuhnya.
Keseriusan DPP KNPI mendukung program bela negara telah dibuktikan melalui gelaran Simposium Nasional tentang Pendidikan Bela Negara dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan demi tegaknya NKRI, 28 September lalu. Di kesempatan itu, turut hadir Kemenhan, Komisi I DPR RI, TNI AU, dan pengamat dari Universitas Indonesia.
Yefta berharap dan berpesan kepada semua lapisan masyarakat, demi kepentingan bangsa dan negara agar mendukung program bela negara yang digagas Kemenhan tersebut.
[sam]
Ketua DPP KNPI Bidang Pertahanan, Yefta Moblik, menyarankan kepada pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) agar membuat konsep sebelum program bela negara berjalan. Caranya, dengan mensosialisasikan program ini ke masyarakat di seluruh Indonesia. 
BERITA TERKAIT: