Kali ini Pansus menghadirkan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf. Yusuf menyarankan agar pansus lebih fokus ke kasus yang akan diungkap. Pasalnya, permohonan yang diajukan Bareskrim Polri ke PPATK untuk mentresing transaksi keuangan soal kasus Pelindo II masih global.
"Supaya fokus, apa yang mau diambil ‎apa yang mau dicari, surat Bareskirm pertama sangat global menyebut ada 30 nama individu dan 20 perusahaan sementara kan yang dibahas masalah mobile crane," kata dia usai rapat dengan pansus di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 22/10).
Setelah saran itu disampaikan, akhirnya, lanjut Yusuf, pansus menyepakati akan menanyakan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga melakukan audit kerugian negara di Pelindo II.
"Sehingga tadi kita sepakat, nanti pansus akan tanyakan ke BPK karena BPK melakukan audit terhadap perusahaan itu," jelasnya.
Disinggung soal penanganan kasus dugaan korupsi mobile crane di Pelindo II oleh Bareskrim, Yusuf mengaku akan terus mendorong dan memberikan bantuan kepada penyidik untuk mengungkap tuntas, namun tetap harus fokus kasusnya.
"Sementara yang polisi sudah bergerak menangani mobile crane tetap kita dorong kita bantu selama ada permintaan Bareskrim," tukas dia.
[ysa]
. Panitia Khusus (Pansus) Angket PT Pelindo II DPR RI kembali menggelar rapat guna mendalami kasus dugaan korupsi di BUMN yang dipimpin oleh RJ Lino itu. 
BERITA TERKAIT: