Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Fadholi, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (Jumat, 18/9).
Sinergitas antar kementerian yang dibutuhkan, katanya, yakni antar Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga Kementerian Agraria.
‎"Kami terus mendorong kerjasama antar kementeria untuk mewujudkan kedaulatan pangan," katanya.
Selain itu, lanjut Fadholi, permasalahan produksi juga harus diperhatikan dengan baik seperti masalah irigasi. Hal ini diperlukan untuk mengatasi musim kemarau yang minim air.
"Begitu juga waktu musim hujan irigasi harus diperhatikan salurannya agar tidak tersumbat," kata politisi Partai Nasdem itu.
‎
Selain itu, kata anggota Majelis Kehormatan Dewan (MKD) ini, yang perlu diparhatyikan terkait kebakaran lahan gambut yang juga mengganggu lahan-lahan pertanian.
"Jadi kita telah melakukan kordinasi bersama sama agar kebakaran lahan dan hutan bisa secepatnya teratasi," kata dia.
Fadholi mengapresiasi tindakan kepolisian yang telah menetapkan 133 tersangka pembakaran lahan dan hutan.
"‎Penegak hukum harus memberikan sanksi yang tegas kepada para pelanggar yang terutama mereka sengaja membakar," tegas Kapoksi Komisi IV dari Fraksi Nasdem ini.
Tidak cukup sampai disitu, lanjut dia, perusahaan atau kelompok-kelompol yang secara sengaja melakukan pembakaran maka harus dicabut izinya.
"Pemerintah harus harus tegas. Semuanya yang melanggar harus ditindak karena hukum tidak boleh dibeda- bedakan‎," kata dia.
[dem]
BERITA TERKAIT: