Tantangan itu disampaikan Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Legislatif dan Eksekutif (Majelis), Sugiyanto saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, tadi malam (Selasa, 23/6).
Menurut Sugiyanto, keputusan Fraksi Partai Demokrat yang ikut menyetujui usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DB) merupakan bentuk 'pembangkangan'. Sebab beberapa hari sebelum DPR menggelar paripurna pengesahan, SBY 'menyerukan' untuk menolak program yang sering disebut dana aspirasi itu.
"SBY harus menindak tegas dan keras kader yang membangkang. Kalau tidak, apa yang menjadi kebijakan partai akan selalu dipecundangi, dianggap main-main oleh kader partai," imbuh Sugiyanto.
Dikatakan dia, sikap tegas SBY terhadap kadernya di Senayan yang ada di bawah kendali anaknya, Edhie Baskoro Yudhoyono, sekaligus juga menjadi penguji apakah kritik keras dan seruan yang disampaikan SBY terkait dana aspirasi sebagai suara yang diperjuangkan Demokrat.
Jika tidak maka publik akan menilai apa yang disampaikan SBY hanya gembar-gembor belaka dengan maksud untuk pencitraan diri.
"Apakah sikap Fraksi Demokrat itu atas imbauan SBY, ini yang harus dijelaskan (ke publik). Kalau benar ada intruksi SBY, berarti imbauan SBY agar menolak dana aspirasi cuma dramatisasi politik belaka. Itu juga berarti SBY sedang bermanuver untuk pencitraan dirinya dengan apa yang menjadi cerminan kepentingan publik," tukasnya.
[dem]
BERITA TERKAIT: